Reporter: Adinda Ade Mustami, Andy Dwijayanto, Handoyo | Editor: Rizki Caturini
JAKARTA. Selangkah lagi holding pertambangan terbentuk. Tugas awal pembentukan empat perusahaan BUMN itu adalah mengelola 9,36% saham pemerintah di PT Freeport Indonesia. Selanjutnya memastikan mengambil penuh 51% saham Freeport.
Saat ini PT Indonesia Asahan Aluminium sebagai induk holding pertambangan sedang menunggu satu lagi Peraturan Pemerintah mengenai masing-masing transaksi. Mengingat saham pemerintah di PT Timah Tbk, PT Antam Tbk dan PT Bukit Asam Tbk sebagai perusahaan terbuka membutuhkan syarat teknis. Sebelumnya sudah terbit PP No. 72/2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.
Budi Gunadi Sadikin, Staf Khusus Menteri BUMN menyatakan, holding pertambangan memiliki kemampuan finansial menyerap 51% saham Freeport Indonesia. "Dana carilah, itu tugas pemerintah. Dananya pinjam saja, kalau bisa, 75 : 25. Tapi kalau balance sheet (holding) digabung, kapasitas finansial ada," ujar Budi, yang ditugaskan oleh Menteri ESDM Rini Soemarno mengawal pembentukan holding pertambangan, Kamis (23/2).
Kendati demikian menurut Budi, tidak mesti pemerintah menjadi pemilik penuh 51% saham Freeport. Melainkan bisa mengandalkan opsi lain, seperti melalui kerjasama joint venture.
Yang jelas, arah pembentukan holding pertambangan adalah memperkuat struktur permodalan dan kemampuan masing-masing anak usaha. Tujuannya agar mampu menguasai cadangan mineral di Indonesia.
Selain itu, tujuan pembentukan ini juga untuk mempercepat hilirisasi produk dan kandungan lokal, sehingga mampu memaksimalkan size ekonomi dari pertambangan. Selain juga membuat pamor perusahaan tambang Indonesia di skala global meningkat.
Untuk itu Budi bilang, tidak mungkin melakukan akuisisi Freeport Indonesia jika holding pertambangan belum terbentuk. Maklum, kapasitas perusahaan yang mengakuisisi tidak boleh lebih kecil dibandingkan yang diakuisisi. "Untuk mencari cadangan mineral ada dua cara, akuisisi dan eksplorasi," kata dia.
Arcandra Tahar, Wakil Menteri ESDM, belum mau bicara banyak soal siapa yang akan menadah divestasi 51% saham Freeport. "Maaf ya, kami belum bisa membahas masalah Freeport," ungkap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
