APKASINDO Dorong Kemudahan PSR, Legalitas Lahan Jadi Tantangan Petani Sawit

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) mendorong adanya kemudahan bagi petani dalam mengikuti Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Kemudahan tersebut dinilai penting untuk mempercepat peremajaan tanaman sawit rakyat yang sudah berusia tua sekaligus meningkatkan produktivitas.

Head of International Relation Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP APKASINDO) Djono Albar Burhan mengatakan, Program PSR yang dilaksanakan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) telah memberikan manfaat bagi petani sawit rakyat.

Menurutnya, program tersebut menjadi momentum bagi petani untuk melakukan regenerasi tanaman sekaligus memperbaiki produktivitas melalui penggunaan benih atau bibit bersertifikat dan penerapan tata kelola perkebunan yang lebih baik.

Baca Juga: Kemendag Tetapkan HR dan HPE Emas, Naik 0,65% pada Periode II Agustus 2026

"Tentunya kita petani sawit sangat terbantu dengan program peremajaan. Di tengah produktivitas yang menurun saat umur tanaman sawit sudah di atas 25 tahun dan juga produktivitas di bawah 10 ton per hektare per tahun, peremajaan menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan produktivitas," paparnya dalam keterangannya, Sabtu (15/8).

Djono menilai, percepatan PSR perlu didukung dengan penyederhanaan atau kemudahan persyaratan bagi petani rakyat. Pasalnya, persoalan administratif dan legalitas lahan masih menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan program tersebut.

Ia berharap pemerintah dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, sehingga petani lebih mudah mengakses Program PSR.

"Perlu ada kepastian berusaha bagi para petani sawit karena saat ini masih ada isu-isu terkait dengan legalitas lahan," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Studi Sawit IPB University Prof Budi Mulyanto mengatakan percepatan PSR diperlukan karena banyak perkebunan sawit rakyat telah memasuki usia tua, yakni 25 tahun atau lebih. Kondisi tersebut membuat produktivitas tanaman menurun dan berpotensi memengaruhi ketersediaan bahan baku bagi industri sawit nasional.

Baca Juga: Industri Ritel Tahun 2027 Diproyeksi Tumbuh, Daya Beli Jadi Penentu Utama

Menurut Budi, kondisi tersebut juga perlu menjadi perhatian seiring dengan pengembangan hilirisasi sawit. Pasalnya, penguatan industri hilir harus diikuti dengan ketersediaan bahan baku dari sektor hulu.

"Peremajaan sawit ini sangat penting. Saat ini hampir 50 persen sawit Indonesia itu merupakan sawit rakyat dan sebagian besar tanaman sudah tua. Kalau tidak diremajakan maka bagaimana kita bicara program hilirisasi? Karena produksi menentukan hilirisasi," katanya.

Budi mengatakan salah satu cara untuk mempercepat pelaksanaan PSR adalah melalui kebijakan afirmatif bagi petani sawit rakyat. Kebijakan tersebut terutama diperlukan untuk mengatasi kendala administratif dan legalitas lahan yang selama ini dapat menghambat petani dalam mengikuti program peremajaan.

"Percepatan program peremajaan sawit rakyat membutuhkan kebijakan afirmatif terkait dengan masalah legalitas lahan. Kebijakan afirmatif tersebut harus berbasiskan pada prinsip kepastian, kemanfaatan, dan keadilan," paparnya.

Di sisi lain, Budi menilai kinerja BPDP dalam pelaksanaan Program PSR cukup baik. Penilaian tersebut didasarkan pada manfaat program terhadap petani rakyat, keberlanjutan lingkungan, hingga kelangsungan industri sawit nasional.

Ia juga menilai penyaluran dana dukungan BPDP untuk program peremajaan sawit rakyat telah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang bertanggung jawab.

"Dalam memberikan dukungan pendanaan Program PSR, BPDP sudah sangat prudent. Prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh BPDP itu sangat penting," tegasnya.

Menurut Budi, percepatan peremajaan menjadi semakin penting karena struktur perkebunan sawit Indonesia memiliki porsi besar yang dikelola oleh petani rakyat. Dengan demikian, peningkatan produktivitas sawit rakyat akan turut menentukan ketersediaan bahan baku untuk industri nasional, termasuk dalam mendukung agenda hilirisasi.

Sementara bagi APKASINDO, kemudahan persyaratan dan kepastian legalitas lahan menjadi faktor penting agar manfaat PSR dapat dirasakan lebih luas oleh petani. Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dinilai diperlukan untuk mempercepat penyelesaian berbagai kendala yang dihadapi petani di lapangan.

Baca Juga: XLSMART (EXCL) Mulai Manfaatkan Spektrum 700 MHz dan 2,6 GHz untuk Perluas 5G

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News