IEU-CEPA Buka Karpet Merah Ekspor, Pelaku Usaha Masih Dibayangi Hambatan Non-Tarif

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perjanjian dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) membuka peluang besar bagi ekspor Indonesia ke pasar Uni Eropa (UE). Namun, pelaku usaha menilai penghapusan tarif belum cukup untuk mengerek ekspor secara optimal.

IEU-CEPA ditargetkan ditandatangani pada Oktober 2026 dan mulai berlaku pada Januari 2027. Pemerintah membidik nilai ekspor Indonesia ke UE dapat meningkat hingga dua kali lipat setelah perjanjian tersebut diimplementasikan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sekitar 90,4% pos tarif ekspor Indonesia ke UE akan langsung menjadi 0% saat IEU-CEPA mulai berlaku. Sementara 8,37% pos tarif lainnya akan diturunkan secara bertahap.

Baca Juga: Sepanjang 2026, BPDP Menyalurkan Rp 606 Miliar untuk Program Peremajaan Sawit Rakyat

Menurut Airlangga, kesepakatan tersebut akan memperluas akses pasar sekaligus mendorong perdagangan dan investasi antara Indonesia dan UE. Sejumlah komoditas yang berpeluang menikmati akses lebih kompetitif antara lain minyak sawit, alas kaki, kopi, furnitur, produk pertanian dan perikanan.

Selain perdagangan, pemerintah juga mendorong investasi UE di sektor bernilai tambah tinggi, seperti manufaktur maju, energi terbarukan, kendaraan listrik, digital, dan farmasi.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan IEU-CEPA memang menjadi game changer bagi hubungan perdagangan Indonesia dengan UE. Namun, kesepakatan tersebut bukan solusi otomatis atas seluruh persoalan perdagangan.

"IEU-CEPA bukan panacea untuk menjawab semua isu perdagangan Indonesia dengan EU," ujar Shinta kepada Kontan, Kamis (27/8/2026).

Baca Juga: Pemulihan Ekonomi Flores Jadi Prioritas, Pertamina Pastikan Pasokan Energi Terjaga

Menurut dia, perjanjian perdagangan pada dasarnya berfungsi menurunkan hambatan perdagangan, baik tarif maupun non-tarif. Adapun kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi standar pasar tujuan tetap menjadi tanggung jawab masing-masing perusahaan.

Karena itu, Shinta menilai Indonesia tetap harus memperkuat kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi berbagai ketentuan UE, termasuk European Union Deforestation Regulation (EUDR), Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), traceability, serta standar lingkungan dan keberlanjutan.

"CEPA/FTA sifatnya hanya membantu memudahkan compliance, bukan secara otomatis membuat pelaku usaha Indonesia comply dengan aturan pasar negara tujuan," jelasnya.

Meski demikian, Shinta melihat IEU-CEPA memberikan kepastian akses pasar yang lebih kuat dibandingkan skema Generalised Scheme of Preferences (GSP) yang selama ini digunakan Indonesia. Dengan CEPA, Indonesia memiliki preferensi perdagangan yang lebih pasti dan tidak bergantung pada perubahan kebijakan internal UE.

IEU-CEPA juga dinilai dapat meningkatkan daya saing Indonesia terhadap negara-negara lain di kawasan, seperti Vietnam dan Malaysia. Selain ekspor, kesepakatan ini berpotensi meningkatkan investasi dan kerja sama teknologi dari UE.

Shinta menyebut sektor energi hijau, ekosistem kendaraan listrik, ekonomi digital, cybersecurity, farmasi hingga hilirisasi sebagai sektor yang berpotensi menarik investasi Eropa.

"Semua sektor bisa memanfaatkan selama bisa memenuhi syarat pemanfaatannya dan ketentuan pasarnya," katanya.

Namun, dia mengingatkan pasar UE merupakan pasar yang sangat demanding. Pelaku usaha harus memenuhi berbagai standar mulai dari pelabelan, kesehatan, lingkungan, sustainability, hak asasi manusia, ketenagakerjaan hingga traceability.

Beban kepatuhan tersebut semakin besar dengan penerapan kebijakan baru UE seperti EUDR dan CBAM. Menurut Shinta, kebutuhan investasi untuk memenuhi standar tersebut akan berbeda-beda di setiap sektor.

Ia mencontohkan industri besi dan baja yang harus melakukan investasi teknologi produksi dan mengubah metode produksinya untuk memenuhi standar emisi CBAM. Karena itu, pemenuhan standar internasional tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pelaku usaha.

"Beban penciptaan compliance terhadap standar pasar internasional ini terlalu besar untuk ditanggung pelaku usaha sendiri. Harus dilakukan bersama-sama dengan kolaborasi pemerintah-swasta," ujarnya.

Sawit dan Tekstil

Salah satu sektor yang berpotensi langsung memperoleh manfaat adalah industri sawit. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono mengatakan IEU-CEPA memberikan tarif 0% bagi ekspor minyak sawit Indonesia ke UE untuk volume hingga 1 juta ton.

Menurut dia, penghapusan tarif tersebut semestinya mampu meningkatkan ekspor sawit Indonesia ke pasar Eropa. Namun, pelaku usaha masih harus menyelesaikan hambatan non-tarif, terutama EUDR.

"Dengan adanya IEU-CEPA tahun 2027 minyak sawit Indonesia diberikan 0% tarif untuk volume 1 juta ton, ini seharusnya bisa meningkatkan ekspor minyak sawit Indonesia ke EU," kata Eddy kepada Kontan, Kamis (27/8/2026).

Baca Juga: IESR Rekomendasikan Enam Langkah Prioritas untuk Mengejar Ambisi PLTS 100 GWp

Ia menilai peningkatan ekspor akan lebih optimal apabila hambatan tarif dan non-tarif dapat diatasi secara bersamaan.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Wirawasta menilai peluang industri tekstil dari IEU-CEPA sangat besar. Namun, ia pesimistis pelaku usaha nasional dapat memanfaatkannya secara optimal.

Pasalnya, struktur industri tekstil dan garmen nasional masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor. Kondisi tersebut berpotensi menyulitkan pemenuhan ketentuan Rules of Origin (ROO) dalam IEU-CEPA.

"Industri garment kita masih bergantung bahan baku dari China lebih dari 80%. Hal yang sama juga terjadi pada industri kain yang masih bergantung pada benang impor meski masih di bawah 50%," ujar Redma kepada Kontan, Kamis (27/8/2026).

Menurut dia, secara teori penurunan bea masuk dari sekitar 15% menjadi 0% seharusnya membuat produk Indonesia lebih kompetitif di pasar UE. Namun, manfaat tersebut dapat tereduksi apabila industri dalam negeri tidak mampu memenuhi ketentuan asal barang.

Baca Juga: Waskita Karya (WSKT) Bubarkan Anak Usaha Waskita Bali Mandara, Ini Alasannya

Selain ROO, industri tekstil juga menghadapi tuntutan terhadap produk dan industri yang lebih ramah lingkungan. Pelaku usaha dituntut meningkatkan penggunaan energi bersih, sementara kesiapan industri nasional dalam hal tersebut masih terbatas.

"Tanpa perbaikan struktur kedalaman integrasi industri dan peralihan ke green energy, saya pesimis kita bisa mendapatkan benefit dari IEU-CEPA secara optimal," katanya.

Dengan berbagai tantangan tersebut, Redma memperkirakan ekspor tekstil Indonesia ke UE pada 2027 akan tumbuh lebih moderat. "Dengan kondisi seperti ini, ekspor kita di 2027 ke EU bisa naik 5% saja sudah cukup bagus," ujarnya.

Untuk memaksimalkan manfaat IEU-CEPA, Shinta mendorong pemerintah melakukan sosialisasi dan edukasi secara terarah kepada eksportir, termasuk UMKM yang masuk dalam rantai pasok ekspor ke UE.

Pemerintah juga perlu mempercepat deregulasi dan simplifikasi perizinan ekspor serta investasi, memperluas pembiayaan perdagangan bagi UMKM, mendorong penggunaan energi bersih, serta menyiapkan seluruh aturan teknis sebelum IEU-CEPA berlaku.

Selain itu, Apindo mengusulkan pembentukan task force pemerintah dan pelaku usaha untuk mempromosikan pemanfaatan IEU-CEPA sekaligus memantau dan menyelesaikan berbagai hambatan implementasinya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News