Reporter: Filemon Agung | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perubahan skema subsidi LPG 3kg dinilai sulit untuk diterapkan pada tahun ini.
Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengungkapkan, sejumlah proyek percontohan telah dilakukan oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Kendati demikian, implementasinya tak kunjung terlaksana.
Di sisi lain, masyarakat dinilai sudah terbiasa dengan subsidi terbuka atau subsidi pada komoditas selama belasan tahun. "Sangat berat, karena sudah hampir 14 tahun kita terbiasa dengan (subsidi) terbuka," kata Said dalam diskusi virtual, Senin (14/3).
Said melanjutkan, perubahan skema subsidi perlu dilakukan demi memastikan agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat subsidi. Untuk itu, penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) memiliki peranan penting dalam implementasi subsidi tertutup. Meski demikian, Said memastikan masih ada tantangan dalam implementasi nantinya.
Baca Juga: Penjelasan Pertamina Terkait Kenaikan Harga LPG terhadap LPG 3 kg
Pasalnya, diperlukan penerapan teknologi seperti finger print atau deteksi retina mata. Hal ini demi memastikan agar benar-benar masyarakat yang berhak lah yang bisa menerima subsidi LPG 3kg.
Kepala Pusat Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Abdurrahman mengungkapkan, saat ini angka penggunaan LPG 3kg tergolong tinggi. "Jadi total rumah tangga Indonesia itu 92% menggunakan LPG 3kg. Saya kira itu menjadi semacam wake up call bagi kita untuk melakukan reformasi subsidi," ujar Abdurrahman dalam kesempatan yang sama.
Menurutnya, reformasi subsidi ini akan dilakukan dengan bertahap dan hati-hati. Untuk itu, penyempurnaan DTKS oleh Kemensos dipastikan masih terus dilakukan. "Dengan adanya penyempurnaan DTKS, saya kira jadi modal yang sangat baik untuk penyempurnaan skema subsidi LPG ke sistem tertutup," kata Abdurrahman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
