/2026/03/19/965298007.jpg "Pemerintah Kebut Penyediaan Listrik di 8.552 Lokasi, Butuh Anggaran Rp 61 Triliun")
Reporter: Prayogi Ikhrawinata | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah masih mengejar penyediaan akses listrik di 8.552 lokasi hingga 2029. Jumlah tersebut merupakan bagian dari target elektrifikasi 10.068 lokasi yang ditetapkan dalam peta jalan pembangunan listrik perdesaan 2025-2029.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan, hingga Agustus 2026 sebanyak 1.516 lokasi telah mendapatkan akses listrik atau sekitar 15% dari total target.
“Jadi dari 10.068 lokasi itu, per Agustus 2026 sudah terealisasi 1.516 lokasi atau sekitar 15%,” ujar Qodari dalam konferensi pers Bakom RI, Rabu (16/9/2026).
Dengan capaian tersebut, masih terdapat 8.552 lokasi yang perlu dialiri listrik dalam sisa periode program. Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran untuk keseluruhan program tersebut mencapai Rp 61,65 triliun, yang dialokasikan secara bertahap melalui APBN hingga 2029.
Baca Juga: Produksi Ikan Hias Sentuh Rp 7 Triliun, Bisnis Akuarium Ikut Menggeliat
Dari total sasaran, sebanyak 5.466 lokasi akan dilayani melalui perluasan jaringan listrik yang sudah tersedia. Sementara itu, 4.602 lokasi terpencil membutuhkan pembangunan pembangkit listrik skala kecil dengan sistem off-grid, dengan kebutuhan kapasitas pembangkit baru sekitar 508 megawatt (MW).
Program tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 770.000 rumah tangga yang tersebar di 36 provinsi. Qodari menyampaikan bahwa akses listrik juga diharapkan mendorong aktivitas masyarakat dan produktivitas ekonomi di wilayah sasaran.
Dalam paparannya, Qodari mencontohkan dampak elektrifikasi terhadap aktivitas usaha masyarakat. Di Noemuke, Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, keberadaan listrik memungkinkan masyarakat mengembangkan usaha seperti penjualan es dan minuman.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, penyediaan infrastruktur dasar menjadi bagian penting dalam mendukung program perumahan pemerintah. Menurutnya, pembangunan rumah perlu dibarengi dengan ketersediaan berbagai fasilitas pendukung agar hunian tersebut dapat benar-benar dimanfaatkan masyarakat.
Baca Juga: Kadin Ungkap Tiga Pertimbangan Investor Asing di RUU Perlindungan Ketenagakerjaan
“Jadi rumah itu bukan hanya rumah, tapi ada ekosistemnya. Ada listrik, ada air, ada jalan, ada fasilitas-fasilitas pendukungnya. Jadi kita harus memastikan rumah yang dibangun itu memang menjadi rumah yang layak dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujar Ara.
Ke depan pemerintah perlu mengejar pembangunan jaringan, maupun pembangkit listrik di ribuan lokasi yang tersisa agar target elektrifikasi 10.068 lokasi dapat tercapai sesuai peta jalan hingga 2029.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
