kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.880.000   -4.000   -0,21%
  • USD/IDR 16.260   50,00   0,31%
  • IDX 6.928   30,28   0,44%
  • KOMPAS100 1.008   6,44   0,64%
  • LQ45 773   2,07   0,27%
  • ISSI 227   2,98   1,33%
  • IDX30 399   1,47   0,37%
  • IDXHIDIV20 462   0,59   0,13%
  • IDX80 113   0,62   0,55%
  • IDXV30 114   1,38   1,22%
  • IDXQ30 129   0,27   0,21%

INAPLAS: Deregulasi Impor Harus Diiringi Perlindungan Industri Hulu dan Intermediate


Senin, 30 Juni 2025 / 17:42 WIB
INAPLAS: Deregulasi Impor Harus Diiringi Perlindungan Industri Hulu dan Intermediate
ILUSTRASI. Sekretaris jenderal Inaplas, Fajar Budiono


Reporter: Muhammad Alief Andri | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (INAPLAS) menyambut baik paket deregulasi impor yang diterbitkan pemerintah melalui revisi Permendag Nomor 36 Tahun 2023. Namun, Sekjen INAPLAS Fajar Budiono menegaskan bahwa kebijakan ini belum cukup jika tidak disertai dengan perlindungan yang seimbang terhadap industri hulu dan intermediate.

Menurut Fajar, meskipun penghapusan larangan dan pembatasan (lartas) untuk produk tekstil hilir sudah membantu industri padat karya, tantangan besar masih ada di sisi hulu dan pasokan bahan baku. Ia menyoroti pentingnya pembaruan data terkait supply-demand di dalam negeri agar kebijakan impor lebih tepat sasaran.

"Kalau kita lihat data impor tekstil dari 2023 sampai sekarang masih terus naik, padahal sudah ada lartas. Artinya, regulasi tanpa data yang valid tidak cukup efektif," ucapnya saat dihubungi Kontan, Senin (30/6).

Baca Juga: Indonesia Kena Tarif Trump 32%, INAPLAS Desak Pemerintah Segera Bertindak

Fajar juga mengingatkan bahwa jika bahan baku yang digunakan industri hilir masih didominasi impor, maka industri hulu dan intermediate akan sulit tumbuh. Akibatnya, utilisasi pabrik di sektor hulu berpotensi menurun dan memperlemah rantai industri secara keseluruhan.

"Kalau utilitas industri hulunya turun, daya beli tidak bisa tumbuh, akhirnya pemerintah juga yang harus menutup celah itu dengan program bantuan sosial," ujarnya.

Lebih lanjut, Fajar berharap pemerintah segera meluncurkan paket kebijakan lanjutan yang fokus pada perlindungan sektor hulu dan intermediate. Pemerintah juga didorong untuk lebih cepat dan fleksibel dalam mengambil keputusan berbasis data, terutama menghadapi ketidakpastian global yang semakin dinamis.

“Pemerintah dan pelaku industri harus hidupkan alarm bersama. Ketidakpastian global seperti konflik Timur Tengah atau tensi Amerika-Cina bisa berubah dalam hitungan minggu. Jadi, responsnya harus cepat dan adaptif,” tegasnya.

Baca Juga: Harga Gas Murah Berlanjut, Inaplas Berharap Harga Tetap US$ 6 per MMBTU

Ia juga menambahkan bahwa kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data bukan hanya akan memperkuat industri nasional, tetapi juga mempercepat realisasi investasi yang sudah direncanakan oleh pelaku usaha.

"Prioritaskan pasokan dalam negeri dulu, baru kemudian lihat berapa kebutuhan impor yang masih perlu dilengkapi," katanya.

INAPLAS berharap paket deregulasi ini tidak berhenti di sektor hilir saja, tetapi juga segera menyentuh lapisan industri lainnya demi menjamin keberlanjutan sektor manufaktur nasional.

Baca Juga: Inaplas Optimistis Kebijakan HGBT Akan Mendorong Sektor Industri Semakin Kompetitif

Selanjutnya: Dapat Restu Stock Split, Cermati Rekomendasi Saham Petrindo Jaya Kreasi (CUAN)

Menarik Dibaca: Tiket Diskon KAI Terjual 1,89 Juta Kursi, Ini KA dengan Tarif di Bawah Rp 100 Ribu

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Owe-some! Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×