Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kontribusi sektor properti yang terdiri dari real estate dan konstruksi bangunan merupakan sektor strategis dalam perekonomian nasional. Industri sektor properti bahkan telah memiliki sumbangsih untuk membangkitkan banyak sektor industri lainnya yang beririsan.
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Uka Wikarya menyampaikan, hasil kajian risetnya dimana Sektor Properti, Real Estate, dan Konstruksi Bangunan selama periode 2018-2022 berkontribusi besar terhadap penciptaan nilai output perekonomian (Omzet) sebesar Rp 4,74 triliun hingga Rp 5,78 triliun per tahunnya.
Capaian omzet tersebut tidak terlepas dari sektor-sektor yang beririsan langsung maupun tidak langsung terhadap Industri properti. Seperti Sektor Bangunan yang memiliki keterkaitan langsung terhadap 101 sektor perekonomian dan berpotensi berkaitan secara tidak langsung terhadap 84 sektor lainnya.
Sektor yang paling besar sebagai bahan baku sektor bangunan adalah sektor perdagangan dan juga sektor-sektor yang berkaitan dengan bahan bangunan. Kontribusi 15 sektor dengan proporsi terbesar sudah mewakili kebutuhan 71,29% dari input yang dibutuhkan sektor bangunan.
Baca Juga: Pemerintah Kantongi Rp 926 Triliun dari Sektor Properti, Real Estate dan Konstruksi
Sedangkan Sektor Real Estate memiliki keterkaitan langsung terhadap 95 sektor perekonomian dari total 185 sektor perekonomian.
Sektor utama yang berkaitan langsung sebagai input ke sektor Real Estate yaitu sektor bangunan dan sektor jasa persewaan yang mana proporsinya sudah mencapai 48% dari total input yang dibutuhkan oleh sektor Real Estate.
Pada tahun 2022, LPEM FEB UI menyebut tingkat kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 9,54%. Apabila Sektor Properti, Real Estate, dan Konstruksi Bangunan dihilangkan, tingkat kemiskinan meningkat menjadi 17,37%.
Selisih antara keduanya sebesar 7,83% disinyalir menjadi kontribusi sektor tersebut dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.
Harga hunian rumah tapak yang selalu naik tiap tahunnya seiring dengan kenaikan bahan baku bangunan membuat masyarakat menengah ke bawah akan kesulitan untuk memiliki hunian pertamanya.
Untuk itu perlu adanya dukungan pemerintah sala satunya adalah dengan memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).
"Oleh sebab itu kami berharap baik pemerintah pusat maupun daerah dapat memberdayakan industri properti menjadi salah satu industri unggulan dalam ekosistem jaringan rantai pasok, tentunya kita juga berharap pemerintah memperpanjang insentif PPN DTP, " kata Kepala Badan Pengembangan Kawasan Properti Terpadu (BPKPT) Budiarsa Sastrawinata kepada Kontan, Senin (10/4).
Baca Juga: LPEM UI: Properti, Real Estate, dan Konstruksi Berkontribusi Rp 2.865 Triliun ke PDB
Emiten pengembang properti PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) dan PT Ciputra Development Tbk (CTRA) dikesempatan yang sama mengaku akan terus mengembangkan proyek rumah tapaknya di tahun 2023.
Hal ini melihat permintaan rumah tapak yang diproyeksikan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya demografi penduduk di Indonesia.
Sepanjang tahun 2022, SMRA mengaku telah membukukan transaksi melalui skema insentif PPN DTP selama setahun dengan penjualan Rp 1 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
