Ini alasan pemerintah belum setujui POD Blok Kasuri dan Merakes

Reporter: Febrina Ratna Iskana | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah hingga saat ini belum juga memberikan persetujuan untuk Blok Merakes yang dioperatori oleh Eni Indonesia dan Blok Kasuri yang dioperatori oleh Genting Oil. Padahal SKK Migas pernah menargetkan plan of development (POD) Blok Genting bisa dapat persetujuan tahun lalu. Sementara Blok Merakes sudah mengajukan POD sejak Semester II-2017 lalu.

Direktur Pembinaan Hulu Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tunggal beralasan POD kedua blok tersebut sudah diproses. Khusus untuk POD Blok Kasuri hanya tinggal melakukan konsultasi daerah (konsulda) dengan Gubernur Papua.

Tunggal menyebut Kementerian ESDM akan melakukan konsulda pada pekan depan. "Blok Kasuri baru mau konsultasi daerah, saya sudah kirim ke pak Gubernur Papau tapi belum bisa minggu ini baru bisa minggu depan,"kata Tunggal Senin (5/3).

Tapi, Tunggal menegaskan secara prinsip Kementerian ESDM telah setuju dengan POD yang diajukan Genting Oil untuk Blok Kasuri. Namun pemerintah tetap harus melakukan konsulda sebelum memberikan persetujuan POD Blok Kasuri.

"Menteri berikan persetujuan setelah konsultasi kepada daerah. Jadi konsulda itu bagian dari prosedur yang harus diikuti, pembahasan secara prinsip sudah oke, tapi kan harus konsulda dulu,"jelas Tunggal.

Sementara untuk Blok Merakes belum juga mendapatkan persetujuan karena pemerintah masih melakukan kajian terhadap POD tersebut. Sejauh ini pemerintah masih menganggap biaya produksi yang diajukan oleh Eni Indonesia dalam POD tersebut belum ekonomis.

"Kami dari tim pernah membahas, tapi kan tim masih review costnya itu. Bukan kemahalan, kan keekonomiannya masih belum bagus dari sisi pemerintah, bisa tidak di review cost-nya lagi,"kata Tunggal.

Menurut Tunggal, suatu blok migas akan cukup ekonomis jika pemerintah bisa mendapatkan bagi hasil minimal 45%. "Tapi bukan harus, tergantung kondisinya, makanya dikaji lagi. Kalau sudah semua efisien kemudian goverment take-nya tetap angka tertentu ya tergantung disetujui apa tidak, tapi suruh review lagi ya,"pungkas Tunggal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News