Reporter: Ratih Waseso | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sidang gugatan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi sudah membuahkan hasil. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan yang dilayangkan pasangan calon Prabowo-Sandi.
Hasil tersebut tentunya membawa angin segar sebab babak baru dari pemerintahan Indonesia akan kembali berjalan. Meski usai urusan MK namun pekerjaan rumah bagi pemerintah tentunya masih menumpuk.
Pekerjaan rumah bagi pemerintah di bidang industri kimia masih menumpuk. Mulai perhatian, dukungan dan insentif yang diharapkan mampu menyegarkan industri kimia.
Ketua Asosiasi Kimia Dasar Anorganik Indonesia (AKIDA) Michael Susanto Pardi mengatakan bahwa infrastruktur harus kembali menjadi perhatian pemerintah guna membuka lapangan kerja baru dan memperlancar distribusi bahan baku untuk industri.
"Apabila terjadi perbaikan atau improvement pada sisi transportasi, bisa menurunkan harga jual bahan baku kimia sebesar 5-10%, yang ujungnya akan menurunkan harga jual pada barang-barang konsumsi," tutur Michael kepada Kontan, Jumat (28/6).
Sekarang ini diungkapkan Ketua AKIDA, industri bahan baku kimia dan industri barang jadi, lokasinya tersebar di Pulau Jawa. Hal ini menyebabkan biaya transportasi menjadi tinggi. Apabila pemerintah bisa membuat komplek industri terpadu, lengkap dengan pelabuhan, harga gas yang terjangkau, listrik yang stabil, maka industri Indonesia akan berkembang lebih cepat.
Selain perbaikan infrastruktur untuk jalannya distribusi, insentif dan kebijakan pemerintah yang mendukung dan pro industri juga diperlukan. Kedua hal itu dibutuhkan baik bagi industri yang existing ataupun yang baru, dan baik bagi industri menengah ataupun besar.
"Saat ini, kebijakan pemerintah baru menyasar kepada industri kimia super besar dan investor baru, sedangkan para pabrikan yang lama dan skala menengah belum dapat perhatian dan dukungan dari pemerintah," ungkap Michael.
Ekspor juga menjadi poin yang disoroti oleh AKIDA, dimana dukungan pemerintah menjadi peran sangat penting. Selain dukungan pada ekspor proteksi atau pengawasan pada impor juga perlu ditingkatkan.
"Yang kami rasakan saat ini, ekspor tidak mudah, tidak ada insentif, sedangkan barang impor dengan mudah masuk ke Indonesia dengan harga sangat murah sehingga potensial mematikan industri kimia yang sudah ada," jelas Michael.
Serangkaian pekerjaan rumah bagi pemerintah terpilih di industri kimia tersebut menjadi sangat penting. Lantaran industri kimia merupakan industri dengan investasi yang padat, serta besar misalnya saja untuk membangun sebuah pabrik kimia.
"Namun pada kenyataannya sangat rentan terhadap serangan impor, gangguan regulasi antar Kementerian yang sering merugikan para industri (lebih pro importir)," jelas Michael.
Lebih lanjut dijelaskan Michael tanpa industri kimia, maka industri-industri hilir, barang-barang konsumsi akan tergantung kepada bahan baku impor. Yang imbasnya nanti membahayakan ketahanan industri secara nasional.
Industri kimia dasar merupakan pemasok bahan baku strategis untuk industri hilir seperti makanan minuman, tekstil, minyak goreng, air bersih, keramik, deterjen dan lainnya yang mayoritas ada di Pulau Jawa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
