Reporter: Mona Tobing | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Petani tembakau nasional harus kerja keras. Pekan lalu, Sidang Paripurna DPR memutuskan RUU Pertembakauan mewajibkan penggunakan tembakau nasional sebanyak 80% dari total kapasitas produksi. Alih-alih aturan ini menguntungkan petani tembakau. Padahal produktifitas tembakau nasional dibayang-bayangi penurunan.
Seperti diketahui, pada tahun 2013 lalu target produksi tembakau meleset dari 200.000 ton menjadi 120.000 ton. Sementara tahun ini, target produksi tembakau ini diperkirakan mencapai 200.000 ton dengan kebutuhan tembakau nasional sebesar 300.000 ton sampai 330.000 ton.
Abdus Setiawan, Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) mengatakan, meski happy dengan dengan RUU pertembakauan. Abdus mengakui, produksi tembakau nasional menurun. Kendala klasik yang terjadi adalah tidak bertambahnya luas lahan tembakau saat ini sebesar 240.000 hektar (ha).
Disisi lain, petani tembakau juga resah dengan rencana pengendalian tembakau dalam konvesi pengendalian tembakau atau Framework Convention on Tobaaco Control (FCTC). "Sebaiknya perlu ada penyesuaian sehingga tidak langsung berlaku tahun ini," ujar Abdus paa Senin (14/7).
Lebih lanjut Abdus menjelaskan, sebelum UU Pertambakau berlaku dan impor tembakau dibatasi hanya 20% dari total kapasitas industri. Perlu ada uji coba lebih dulu agar kedepan aturan ini tidak merugikan petani.
Dari sisi produksi misalnya, ketersedian pupuk dan bibit. Juga pendampingan kepada petani dari pemerintah dan pihak swasta. Serta akses pendanaan untuk pembiayaan produksi petani. Terakhir, APTI akan menghitung kembali berapa kebutuhan tembakau nasional saat musim tanam tembakau dimulai.
"Baru kami umumkan ke petani untuk ditanam sekian sesuai dengan kebutuhan. Agar hitungan berapa besar impor lebih akurat," imbuh Abdus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
