Reporter: Noverius Laoli | Editor: Adi Wikanto
Jakarta. Pencegahan kebakaran hutan menjadi salah satu perhatian Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI). APHI mendesak pemerintah melakukan koordinasi dengan pelaku usaha di lapangan, khususnya di daerah yang rawan kebakaran, untuk mencegah terjadinya kebakaran.
APHI \memastikan seluruh anggotanya telah berupaya melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan jelang berakhirnya musim penghujan 2016.
Sejumlah langkah yang akan dilakukan antara lain membangun manajemen tata air di lahan gambut, membangun sistem deteksi dini, dan menyiapkan perangkat pengendalian kebakaran. Selain itu, penguatan kolaborasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan juga harus dibangun.
Wakil Ketua APHI Irsyal Yasman bilang, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia multidimensi dan kompleks. Untuk itu upaya pengendaliannya memerlukan kolaborasi aktif semua pihak. "APHI berharap pemerintah dapat melakukan koordinasi dengan semua para pihak di lapangan," uhar Irsyal, Minggu (6/3).
Menurutnya, kolaborasi penting karena dari fakta di lapangan ditemukan penyebaran titik panas (hotspot) ada di kawasan hutan, termasuk hutan konservasi, dan non kawasan hutan, seperti perkebunan dan lahan milik masyarakat.
Saat ini terdapat 274 unit manajemen izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) hutan alam (HPH) yang menjadi anggota APHI dengan luas wilayah kelola 24,5 juta hektare (ha). Sementara untuk IUPHHK hutan tanaman (HTI), anggota APHI terdapat 154 unit manajemen dengan wilayah kelola 7,4 juta ha.
Irsyal menjelaskan untuk kesiapan menghadapi kebakaran hutan, anggota APHI akan mengikuti apel siaga di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (7/3). Apel juga akan dihadiri Menkopolhukam Luhut Panjaitan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.
Untuk sistem deteksi dini, Irsyal mengungkapkan, pihaknya sudah bekerjasama dengan Persatuan Sarjana Kehutanan Indonesia (Persaki). Dalam sistem ini APHI berperan mendistribusikan data titik panas (hotspot) hingga ke tingkat tapat dan memastikan setiap anggota mengambil respons yang tepat.
“Kami juga akan mengkoordinasikannya dengan satgas kebakaran hutan dan lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” imbuhnya.
Irsyal juga mengungkapkan, anggota APHI terus berinovasi dalam program kerjasama dengan masyarakat untuk pengendalian kebakaran. Selain melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas Masyarakat Peduli Api, anggota APHI kini juga mengembangkan program desa tanpa api.
Lewat program ini, anggota APHI akan membantu menyiapkan peralatan pengolahan lahan tanpa bakar bagi masyarakat desa.
“Anggota APHI juga melakukan program agroforestry di 500 desa untuk Desa Makmur Peduli Api (DMPA) dan memberi insentif bagi desa yang terbukti tidak terjadi kebakaran (Desa Bebas Api)," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
