Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka bakal menjadikan sektor perumahan sebagai salah satu program prioritas jika berhasil memenangkan pemilihan presiden tahun 2024. Pasangan ini memadang sektor perumahan rakyat perlu mendapat perhatian serius.
Hal itu diungkapkan Dewan Pakar bidang Perumahan dan Perkotaan tim kampaye Koalisi Indonesia Maju (KIM), Panangian Simanungkalit dan Paulus Totok Lusida dalam forum diskusi, Senin (27/11).
Pasangan Prabowo – Gibran disebut berkomitmen untuk menyelesaikan kusutnya persoalan perumahan rakyat. "Penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), milenial dan Gen Z merupakan sebuah keniscayaan. Karena itu, akan dihadirkan program-program yang sudah melalui analisis komprehensif dan berdasarkan data yang akurat, serta dipastikan aplikatif,” ungkap Panangian Simanungkalit.
Program yang akan dihadirkan di sektor perumahan adalah mempercepat penyediaan perumahan bagi masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal, membangun atau merenovasi sebanyak 25 unit rumah per desa/kelurahan per tahun sehingga akan dapat dicapai pembangunan 2 juta rumah dipedesaan yang dimulai pada tahun kedua mereka menjabat.
Baca Juga: BTN Siap Memanfaatkan Peluang dari Momentum Stimulus Properti
Untuk mengurangi backlog perumahan, pasanagn ini akan menyediakan program membangun 500 ribu unit rumah tapak dan 500 ribu unit hunian vertikal baik rumah susun milik (rusunami) maupun ruma susun sewa (rusunawa) diperkotaan.
Panangian menyebutkan, keberpihakan Prabowo - Gibran terhadap pembanguan sektor perumahan di desa merupakan sesuatu yang tidak pernah dilakukan selama ini dalam pembangunan Indonesia.
Dia memperkirakan, pembangunan dan renovasi 2 juta rumah di pedesaan yang dibarengi dengan pembangunan 500 ribu rumah tapak dan 500 hunian vertikal akan mampu menciptakan lapangan kerja untuk sekitar 4,6 juta. Hal ini pada akhirnya akan memacu pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca Juga: Strategi Terkini Pemerintah: Memperkuat Akses Perumahan Lewat FLPP dan APBN 2024
Dalam kesempatan yang sama, Dewan Pakar bidang Perumahan dan Perkotaan KIM, PaulusTotok Lusida menegaskan, program perumahan Prabowo – Gibran akan dilakukan berdasarkan data dan kebijakan yang aplikatif.
Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) periode 2019-2023 itu mengatakan, data akurat akan diperoleh melalui tim ahli di bidang perumahan dan perkotaan akan berkolaborasi untuk mencari solusi atas berbagai persoalan perumahan yang selama ini belum terselesaikan.
Ia bilang, program tak akan bisa digerakkan tanpa data. Sementara berdasarkan data yang ada, angka backlog perumahan di Indonesia sudah mencapai 12 juta-an. Dari angka itu, jumlah non fix income mencapai sekitar 65%-70%.
Penyediaan Hunian di Perkotaan Diarahkan ke Vertikal
Totok menyebut, penyedian hunian harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Sehingga data itu menjadi sangat penting. Menurutnya, pembangunan hunian di kota-kota besar, terutama kota dengan populasi di atas 2 juta, harus mulai diarahkan pada hunian vertikal.
Totok membantah anggapan yang menyebut bahwa hunian vertika kelebihan pasokan. Ia mengatakan, jumlah masayarakat yang membutuhkan rumah masih sangat besar. Sehingga pasokan hunian vertikan tidak berlebih. Masalahnya, memang masyarakat masih banyak yang enggan tinggal di apartemen.
Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah perlu membuat kebijakan yang memadai untuk mendorong orang-orang di kota tinggal di hunian vertikal.
Ia menambahkan, pasangan Prabowo-Gibran nantinya akan mengeluarkan kebijakan untuk membangun hunian vertikal sebanyak-banyaknya agar warga yang membutuhkan seperti kalangan milenial dan Gen Z mendapatkan hunian yang layak dan nyaman.
KIM menargetkan pembangunan hunian vertikal sebanyak 500 tower per tahun. Satu menara akan merangkum sekitar 1.000 unit hunian. Mayoritas yang akan dibangun adalah rumah susun sewa (rusunawa). Hal itu untuk mensiasati kalangan milenial dan Gen Z yang mayoritas berpenghasilan non fix income dan tidak bankable.
Baca Juga: Resmi Berlaku! Beli Rumah hingga Maksimal Rp 5 Miliar Bebas PPN
Dia bilang, rusunawa yang akan dikembangkan bukan lagi 4-5 lantai, melainkan 30 lantai untuk menghemat penggunaan lahan. Nantinya, rusunawa-rusunawa ini dimungkinkan untuk dikonversi menjadi rumah susun milik (rusunami) menurut regulasi yang diatur pemerintah.
“Untuk liftnya nanti akan menjadi beban pemerintah, supaya mereka yang tinggal dirusunawa tidak terbebani. Pemerintah juga akan melakukan upaya edukasi dan pengkondisian dulu agar masyarakat mau dan terbiasa tinggal dihunian vertikal,” imbuhTotok.
Untuk penyediaan lahan, pemerintah mendatang akan memanfaatkan lahan-lahan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda) dan BUMN yang titik lokasinya diperkirakan cukup banyak.
“Kalau pemerintah pusat mewajibkan Pemda untuk menyiapkan lahannya tentu bisa. Termasuk lahan-lahan milik PT KAI yang ada dimana-mana. Dari pada kosong dan nganggur, lebih baik dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Dan semua itu sudah kamihitung, dan sangat rasional,” pungkas Totok.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
