kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.505.000   -15.000   -0,99%
  • USD/IDR 16.295   -200,00   -1,24%
  • IDX 6.977   -130,64   -1,84%
  • KOMPAS100 1.042   -22,22   -2,09%
  • LQ45 818   -15,50   -1,86%
  • ISSI 213   -3,84   -1,77%
  • IDX30 417   -9,14   -2,14%
  • IDXHIDIV20 504   -9,85   -1,92%
  • IDX80 119   -2,45   -2,02%
  • IDXV30 125   -2,38   -1,87%
  • IDXQ30 139   -2,59   -1,83%

Insentif Industri Padat Karya, HIMKI: Harus Menyasar UKM


Kamis, 19 Desember 2024 / 17:52 WIB
Insentif Industri Padat Karya, HIMKI: Harus Menyasar UKM
ILUSTRASI. Pekerja menyelesaikan pembuatan mebel di Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis (4/1/2024). (KONTAN/Carolus Agus Waluyo). HIMKI meminta agar penyaluran insentif untuk industri padat karya menyasar pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).


Reporter: Filemon Agung | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) meminta agar penyaluran insentif untuk industri padat karya menyasar pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).

Ketua Presidium HIMKI Abdul Sobur mengatakan, pihaknya menyambut positif paket stimulus ekonomi yang diluncurkan pemerintah.

"Kebijakan ini sebagai sinyal positif bahwa pemerintah mulai melihat industri ini sebagai sektor strategis dengan potensi besar meningkatkan nilai ekspor dan penciptaan lapangan kerja," kata Abdul kepada Kontan, Kamis (19/12).

Abdul menjelaskan, efektivitas stimulus sangat bergantung pada kondisi di lapangan. Pihaknya pun mengusulkan beberapa poin penting mulai dari target penerima insentif hingga mekanisme penyaluran.

"HIMKI berharap stimulus benar-benar menjangkau pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang selama ini menjadi tulang punggung industri mebel dan kerajinan, bukan hanya pelaku usaha besar," tegas Abdul.

Baca Juga: Ekspor Furnitur Indonesia Diuntungkan Pelemahan Rupiah Terhadap Dolar AS

Abdul menambahkan, pemerintah perlu memastikan mekanisme penyaluran stimulus dilakukan secara transparan agar dampaknya dapat dirasakan secara merata.

Menurutnya, industri kini dihadapkan pada tantangan tekanan harga dan rencana kenaikan PPN 12%. HIMKI pun mengharapkan dukungan atau stimulus yang diberikan pemerintah dapat mencakup beberapa aspek lain seperti tantangan biaya produksi dan pemasaran. 

Beberapa dukungan insentif yang kini amat diharapkan pelaku usaha antara lain insentif sektor perpajakan seperti pemangkasan atau penundaan pembayaran PPN untuk produk mebel dan kerajinan guna meringankan beban pelaku usaha, subsidi belanja bahan baku untuk menjamin penyediaan bahan baku lokal dengan harga kompetitif untuk mengurangi ketergantungan pada impor.

Dukungan lainnya yakni peningkatan infrastruktur logistik. HIMKI berharap dilakukan perbaikan sistem distribusi, termasuk biaya pengiriman yang lebih murah dan lancar, untuk mendukung kelancaran ekspor.

Pemerintah pun diharapkan ikut mendukung promosi ke pasar ekspor dengan memfasilitasi pameran internasional, pelatihan ekspor, dan pembukaan akses ke pasar baru.

Selanjutnya, dukungan teknologi dan inovasi berupa hibah atau subsidi untuk investasi di teknologi desain dan produksi guna meningkatkan efisiensi dan daya saing produk.

"HIMKI optimis bahwa paket stimulus ekonomi yang diluncurkan pemerintah dapat memberikan dorongan yang signifikan bagi industri mebel dan kerajinan jika penyalurannya dilakukan secara efektif dan tepat sasaran," jelas Abdul.

Lebih jauh, HIMKI menanti langkah cepat pemerintah dalam penyaluran insentif untuk industri padat karya ini.

"Stimulus perlu segera diterapkan agar pelaku usaha dapat merasakan manfaatnya sebelum kondisi pasar memburuk lebih jauh," imbuh Abdul.

Baca Juga: Dorong Bisnis Alat Kesehatan, Astra Otoparts Gandeng K-24

Selanjutnya: Pelindo Pastikan Kelancaran Arus Penumpang Nataru 2024/2025

Menarik Dibaca: Daftar Tanaman Pengusir Nyamuk di Dalam Rumah yang Bermanfaat untuk Keluarga

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×