Reporter: Dimas Andi | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Memasuki tahun 2020, perusahaan tambang mineral PT J Resources Asia Pasifik Tbk terus melakukan kegiatan ekspansi bisnis. Salah satu fokus ekspansi bisnis emiten berkode saham PSAB tersebut adalah pengerjaan proyek tambang emas Blok Doup di Kabupaten Bolaang Mongondow.
Direktur Utama PSAB Edi Permadi mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan proses pembebasan lahan di Blok Doup. Di saat yang sama PSAB juga mempersiapkan pembangunan infrastruktur tambang.
Secara umum, luas area di Blok Doup mencapai 4.000 hektar. Sedangkan saat ini, PSAB baru sanggup membebaskan lahan seluas 200 hektare. Perusahaan ini pun hanya akan memaksimalkan lahan seluas 400 hektare saja di Blok Doup untuk kegiatan penambangan.
Baca Juga: J Resources (PSAB) terbitkan obligasi senilai Rp 569,65 miliar
"Tidak semua area bisa kami tambang karena ada kawasan yang berstatus hak guna usaha (HGU) maupun kawasan hutan lindung," terang Edi kepada Kontan.co.id, Rabu (19/2).
Ditargetkan, tambang emas Blok Doup dapat dioperasikan oleh PSAB pada semester kedua 2021 mendatang.
Ia melanjutkan, tambang emas Blok Doup memiliki potensi emas yang bisa ditambang sebesar 1,5 juta ons troi. PSAB pun kemungkinan bisa memproduksi sekitar 60.000 ons troi--70.000 ons troi emas dari tambang tersebut di tiap tahun.
Dalam menggarap proyek tambang emas Blok Doup, PSAB membutuhkan nilai investasi di kisaran US$ 125 juta--US$ 150 juta. Perusahaan akan mengandalkan obligasi dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) serta pinjaman dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk untuk mendanai proyek tersebut.
"Kami masih memiliki pinjaman dari BNI sebanyak US$ 95 juta untuk pembiayaan proyek di Doup," kata Edi.
Di luar itu, PSAB juga sedang mengembangkan proyek tambang emas Pani di Gorontalo. Belum lama ini PSAB menandatangani perjanjian joint agreement dengan PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) terkait proyek tersebut.
Edi belum bisa bicara banyak soal proyek tersebut. Yang pasti, saat ini pihaknya bersama MDKA masih melakukan proses administrasi dan legal yang perlu disetujui oleh pemerintah.
"Proses tersebut cukup panjang. Kalau dalam perjanjian kami bisa mencapai satu tahun," tandas dia.
Baca Juga: Analis: Merdeka Copper (MDKA) dapat manfaatkan momentum wabah virus corona
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
