kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.074.000   -12.000   -0,58%
  • USD/IDR 16.499   -11,00   -0,07%
  • IDX 7.699   70,40   0,92%
  • KOMPAS100 1.077   10,50   0,99%
  • LQ45 782   12,20   1,58%
  • ISSI 264   0,53   0,20%
  • IDX30 406   6,07   1,52%
  • IDXHIDIV20 472   4,64   0,99%
  • IDX80 119   1,25   1,07%
  • IDXV30 129   -1,04   -0,80%
  • IDXQ30 132   1,79   1,38%

Jadi Mitra Toko Daring LKPP, Ini Perkembangan Kemitraan Mbizmarket dengan Pemda


Senin, 26 Desember 2022 / 13:55 WIB
Jadi Mitra Toko Daring LKPP, Ini Perkembangan Kemitraan Mbizmarket dengan Pemda
ILUSTRASI. Manajemen Mbiz, marketplace B2B dengan solusi total e-procurement


Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mbizmarket terus meningkatkan kemitraan dengan pemerintah daerah dalam mengakomodasi transaksi kebutuhan pengadaan barang dan jasa. Hingga Desember 2022, perusahaan ini telah mengakomodasi transformasi pengadaan digital serta mendukung kebutuhan pengadaan barang dan jasa pemerintah di 31 provinsi dan 162 kabupaten-kota.

Ryn Hermawan, Co-Founder dan Direktur Operasional Mbizmarket menjelaskan, Mbizmarket merupakan mitra Toko Daring Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP).

Pemanfaatan platform Mbizmarket diharapkan akan memudahkan biro pengadaan barang/Jasa dalam melaksanakan pengawasan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/Jasa secara elektronik, serta lebih menjamin akuntabilitas pengadaan.  

"Lalu bisa mendorong terciptanya persaingan pasar yang terbuka dan sehat, sehingga membantu memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, serta peningkatan peran UMKM dalam transformasi digital pengadaan barang dan jasa pemerintah,”  ujar Ryn dalam keterangan resminya, Senin (26/12).

Baca Juga: Genjot Kemitraan, Mbizmarket Telah Gandeng 10 Pemprov

Berdasarkan dasbor Toko Daring LKPP, hingga 23 Desember 2022, tercatat beberapa pemerintah daerah berikut yang membukukan transaksi pengadaan secara digital  melalui Mbizmarket yang pertumbuhan transaksinya luar biasa.

Transaksi pengadaaan Pemerintah Kabupaten Jepara tercatat Rp 32,01 miliar, Pemerintah Kota Malang Rp 32,44 miliar, Pemerintah Kota Kediri Rp 28,29 miliar, Pemerintah Kota Palangkaraya Rp 9,8 miliar, Pemerintah Kota Bekasi Rp 16,81 miliar, dan Pemerintah Kabupaten Tabalong Rp 6,60 miliar.

Ryn mengakui, hingga Desember 2022 ini, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi Mbizmarket dalam kiprahnya membantu pemda dan UMKM dalam bertransaksi pengadaan barang dan jasa, mulai dari proses perekrutan dan pendampingan pendaftaran penyedia UMKM hingga mereka mampu menayangkan dan memasarkan produk barang dan jasa secara online.

Tantangan lainnya, kerena banyak penyedia yang lokasinya di pelosok, sehingga diperlukan jerih dan upaya lebih ekstra untuk bepergian hingga ke pedalaman daerah. Ini dilakukan karena bimbingan teknis secara online muskil dilakukan karena preferensi lokal untuk pendampingan secara luring.

Selain itu, lanjutnya, banyak penyedia barang dan jasa UMKM yang belum terbiasa dengan teknologi lokapasar. Walaupun begitu, transaksi pengadaan pemerintah daerah melalui mitra Toko Daring LKPP, melalui Mbizmarket khususnya, tetap menunjukkan tren perkembangan dan peningkatan yang luar biasa.

"Beberapa Pemda menunjukkan komitmen yang luar biasa dan sangat konsisten dalam memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis, termasuk bagaimana bertransaksi melalui Toko Daring  secara internal ke organisasi perangkat daerah (OPD)." lanjutnya.

Pemda juga berkontribusi penting dalam sosialisasi ke pihak eksternal dan para penyedia lokal UMKM untuk turut mendukung Program UMKM Go Digital guna mengejar target realisasi belanja pengadaan pemerintah agar dapat mencapai 40% melalui UMKM.

Di sisi lain,  Mbizmarket memberikan kemudahan akses pendanaan bagi pelaku UMKM dalam bertranksaksi di Mbizmarket. Pasalnya, ekosistem platform ini telah terhubung dengan peer to peer lending.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Jepara Hasannudin Hermawan menjelaskan, pihaknya diwajibkan agar dapat mengoptimalkan belanja pengadaan barang dan jasa yang menyasar ke usaha mikro kecil.

Baca Juga: Dorong Penyaluran KUR, Bank Nobu Gandeng Mbizmarket

Kebijakan lainnya, bagian pengadaan barang dan jasa Kabupaten Jepara memusatkan pengelolaan pengadaan, khususnya pejabat pengadaan di bagian Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), sehingga informasi kebijakan dan arahan yang harus dilaksanakan pengelola pengadaan menjadi satu atap, satu pintu, dan bisa langsung dieksekusi proses belanjanya.

"Kedua hal tersebutlah yang menjadi latar belakang mengapa proses dan nilai belanja kami, utamanya di Toko Daring menjadi maksimal,” kata Hasannudin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
BOOST YOUR DIGITAL STRATEGY: Maksimalkan AI & Google Ads untuk Bisnis Anda! Business Contract Drafting

[X]
×