Reporter: Bunga Claudya, Febrina Ratna Iskana | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang menyiapkan aturan agar swasta bisa lebih banyak membangun pembangkit listrik dan menggelar jaringan transmisi listrik. Cara ini diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan proyek 35.000 megawatt.
Sudirman Said, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menyatakan, pemerintah akan mengurangi keterlibatan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam proyek 35.000 MW agar swasta bisa lebih banyak membangun pembangkit. Harapannya, pengurangan ini dapat mengurangi beban PLN. "Pemerintah akan mengurangi kuota daya yang harus dipenuhi PLN menjadi 5.000 MW dari awalnya 10.000 MW," ujar dia di kantornya, Jumat (24/7).
PLN dan swasta juga didorong bekerjasama dalam membangun pembangkit atau transmisi listrik. Skema kerjasamanya, lanjut Sudirman, masih akan didiskusikan dengan PLN. Kerjasamanya bisa menggunakan pola build operate and transfer (BOT) atau bangun, kelola dan alih milik. Bisa juga dengan sistem sewa. "Swasta yang membangun dan pemerintah yang menyewa," kata dia.
Dia juga menjamin bahwa persoalan lahan yang selama ini dikeluhkan investor akan tuntas sebulan lagi. Sebab pemerintah akan menerbitkan aturan tambahan percepatan pembebasan lahan.
Selain jatah membangun pembangkit, Sudirman berniat membuat aturan keterlibatan swasta dalam pembangunan transmisi listrik. Sebab saat ini aturan itu belum ada.
Dia menyatakan bahwa keterlibatan swasta dalam proyek transmisi juga sangat penting untuk merealisasikan proyek 35.000 MW. "Swasta nasional dan asing bagaimanapun caranya harus dilibatkan. Sebab PLN tidak punya pengalaman membangun transmisi hingga 50.000 kilometer (km)," katanya.
Sekretaris Perusahaan PLN Adi Supriono mengungkapkan, PLN pasrah dengan kebijakan itu dan akan mengikuti pemerintah selama dilibatkan dalam diskusi terkait dengan kerjasama PLN dan swasta untuk pembangunan pembangkit dan transmisi ini. "Kalau itu memang keputusan pemerintah dan diajak diskusi, PLN pasti akan kooperatif," ujarnya pada KONTAN, Jumat (24/7).
Head of Corporate Councel PT Medco Power Indonesia Ibnu Nurzaman, menilai positif rencana pemerintah memperbesar porsi swasta. Perusahaan ini menyatakan tertarik masuk dalam proyek pembangkit listrik karena melihat jurang antara kebutuhan dan pasokan listrik nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
