Reporter: Pamela Sarnia | Editor: Dupla Kartini
JAKARTa. Pemerintah menegaskan kasus penangkapan Bupati Subang Ojang Sohandi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak menghambat rencana proyek infrastruktur yang akan dibangun di Kota Nanas tersebut. Kementerian Perhubungan (Kemhub) yang punya salah satu proyek raksasa di kawasan ini memastikan, proyek pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat, tetap berjalan.
Sebelumnya, KPK menangkap Ojang Sohandi awal pekan kemarin atas dugaan penyuapan Jaksa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Suap itu diduga berkaitan dengan kasus korupsi anggaran BPJS yang akan disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jawa Barat.
Mauritz Sibarani, Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Kementerian Perhubungan menegaskan, kasus yang membelit Ojang tak mempengaruhi proyek Patimban. Sebab kasus tersebut tak berkatian dengan proyek Pelabuhan Patimban. "Tidak ada urusannya dengan kasus itu, kan ini proyek negara," tandas Mauritz kepada KONTAN, Minggu (17/4).
Malah, saat ini pemerintah mengaku tengah sibuk mempersiapkan sumber pendanaan dari Jepang. Negeri Sakura bersedia mengucurkan kredit sekitar US$ 3 miliar.
Dalam rangkaian proses kredit yang bersifat government to government (G2G) alias antar pemerintah itu, saat ini Kemhub tengah menyusun formal letter alias surat resmi. Kemhub menargetkan bisa mengesahkan surat resmi pekan ini juga.
Selanjutnya, Kemhub akan menyerahkan surat resmi ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Oleh Bappenas, surat resmi akan mereka masukkan dalam Blue Book, atawa rencana kerja yang berisi proyek-proyek infrastruktur prioritas pemerintah yang akan dibiayai oleh utang luar negeri.
Sebulan setelahnya, bakal ada jadwal rapat koordinasi antar menteri untuk membahas pinjaman dari Jepang.
Jepang operator
Sudah bisa ditebak, pinjaman dari Jepang tidak gratis. Mereka ingin menjadi operator di pelabuhan ini. Karena itu, Kemhub memastikan Jepang akan mendapat keistimewaan sebagai salah satu operator pelabuhan Patimban. "Pihak Jepang minta untuk membentuk joint operation (JO) antara swasta Jepang dengan Indonesia untuk jadi operator Pelabuhan Patimban," terang Mauritz.
Dihubungi secara terpisah, Bambang Prihartono, Direktur Transportasi Bappenas mengatakan, ke depan, terbuka bagi perusahaan swasta untuk turut serta menjadi kontraktor pembangun infrastruktur pelabuhan Patimban. Jadi, perusahaan swasta tak cuma bisa nyemplung sebagai operator.
Namun, pemerintah sadar perlu menciptakan daya tarik agar perusahaan swasta mau berinvestasi di pelabuhan Patimban. "Pemerintah harus bangun pelabuhannya dulu biar swasta tertarik, nanti swasta bisa menjadi operator atau ikut investasi fisik," kata Bambang.
Asal tahu saja, pemerintah menjadwalkan proses penyelesaian gambar kerja atau detail engineering design (DED) selesai pada 2017. Kalau desain sudah rampung, pemerintah akan membuka lelang kontraktor bagi perusahaan swasta maupun BUMN. Paling cepat, pembangunan Pelabuhan Patimban akan dimulai akhir tahun 2017 atau awal tahun 2018.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
