Reporter: Filemon Agung | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pidato Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2021 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (14/8), di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta menekankan pentingnya efektivitas lifting dan efisiensi biaya operasi sektor minyak dan gas bumi (migas).
Jokowi menilai langkah tersebut bakal berdampak pada optimasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
"Langkah untuk mengoptimalkan PNBP antara lain dengan peningkatan kuantitas dan kualitas layanan, inovasi layanan, perluasan objek audit bersama, perencanaan lifting migas yang efektif, serta efisiensi biaya operasi migas," kata Presiden Jokowi, dikutip dari situs Ditjen Migas Kementerian ESDM, Sabtu (15/8).
Baca Juga: Ini strategi pemerintah untuk mencapai penerimaan negara Rp 1.776,4 triliun di 2021
Jokowi melanjutkan, di saat bersamaan perbaikan proses perencanaan dan pelaporan PNBP juga terus diperkuat dengan menggunakan sistem teknologi informasi yang terintegrasi.
Asal tahu saja, dalam pendanaan kegiatan pembangunan di tahun 2021, akan didukung sumber penerimaan mandiri dari pendapatan negara sebesar Rp 1.776,4 triliun, yang utamanya dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.481,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 293,5 triliun.
Masih menurut Jokowi, pemerintah mengharapkan peningkatan investasi dan daya saing nasional lewat pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur.
Adapun, rancangan kebijakan APBN 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19, serta mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi.
Tak hanya itu, kebijakan APBN 2021 juga bertujuan untuk mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital dan pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi.
"Karena akan banyak ketidakpastian, RAPBN harus mengantisipasi ketidakpastian pemulihan ekonomi dunia, volatilitas harga komoditas, serta perkembangan tatanan sosial ekonomi dan geopolitik, dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional, serta kondisi dan stabilitas sektor keuangan," ujar Presiden.
Jokowi menambahkan, pelaksanaan reformasi fundamental juga harus dilakukan khususnya pada reformasi pendidikan, reformasi kesehatan, reformasi perlindungan sosial, dan reformasi sistem penganggaran dan perpajakan.
Dengan berpijak pada strategi tersebut, Pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2021, yaitu “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi”.
Baca Juga: Simak, ini isi pidato Presiden Joko Widodo saat menyampaikan RAPBN 2021
Sementara itu, asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 4,5-5,5%, inflasi 3%, serta Rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp 14.600 per dolar AS.
Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan sekitar 7,29%, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berkisar US$ 45 per barel. Lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 705.000 barel per hari dan 1.007.000 barel setara minyak per hari.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
