Reporter: Andy Dwijayanto | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Belum tercapainya swasembada pangan menyebabkan ketergantungan pada impor komoditas pangan masih tinggi. Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan nilai impor barang konsumsi sepanjang bulan Januari-Juni 2018 mencapai USD 8,18 miliar, atau naik 21,64% dibanding periode yang sama tahun lalu (year-on-year).
Menurut BPS, komoditas pangan seperti beras, gula, dan kedelai, menjadi penyumbang terbesar kenaikan impor barang konsumsi itu. Tingginya ketergantungan impor akan mengganggu ketahanan pangan nasional
Selain itu, peningkatan kebutuhan akan protein hewani juga semakin tinggi. Penelitian dari pakar ekonomi pertanian, Bustanul Arifin, memprediksi bahwa konsumsi unggas menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan produk hewani lainnya, yaitu 22,1% pada tahun 2025 menjadi 9,13 kilogram per kapita per tahun.
Konsumsi daging sapi juga diprediksi meningkat sebesar 10,3% menjadi 2,79 kilogram per kapita per tahun pada tahun 2025. Bila tidak diantisipasi, negara akan mengalami defisit kebutuhan ayam dan daging, yang juga akan mengganggu ketahanan pangan nasional.
Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan peran swasta serta masyarakat petani dan peternak untuk bersama dengan pemerintah menghadapi tantangan ketahanan pangan ini.
Rachmat Indrajaya, Direktur Corporate Affairs PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) menyampaikan sektor swasta dan masyarakat perlu berkolaborasi membuat program kemitraan yang tidak hanya akan meningkatkan kapasitas produksi. Namun juga menyejahterakan petani dan peternak, serta menciptakan ekonomi yang berkelanjutan atau sustainable.
"Kemitraan ini sejalan dengan nafas hidup JAPFA untuk berkembang menuju kesejahteraan bersama berlandaskan asas saling menguntungkan antara sektor swasta dengan petani dan peternak,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (19/10).
Menurut Rachmat, sektor swasta dituntut berfikir kreatif menciptakan program kemitraan dengan melibatkan sejumlah pihak, seperti perbankan, asuransi, perusahaan penyedia jasa pendampingan, dan masyarakat tani maupun ternak.
Salah satu contohnya, lanjut Rachmat, adalah program kemitraan antara Santori (anak perusahaan JAPFA) dengan Bank BCA dengan perusahaan pendamping peternak yakni PT Digdaya Persada Makmur.
Melalui kerjasama yang diteken di Probolinggo Jawa Timur, 14 September lalu, peternak dapat mengakses pendanaan dari bank untuk membeli sapi muda (pedet) dari Santori. Setelah perawatan selama lebih kurang 18 bulan, peternak dapat menjual kembali sapi yang sudah dewasa kepada Santori. Peternak yang tidak memiliki lahan untuk memelihara sapi dapat menggunakan lahan dan kandang PT Digdaya Persada Makmur yang menyediakan lahan seluas 100 hektar.
“Peternak juga akan mendapat pendampingan untuk menghasilkan ternak yang tumbuh sehat sehingga harga jualnya juga menjadi lebih tinggi. Ini menambah keuntungan bagi peternak. Permasalahan klasik peternak, yaitu kesulitan menjual ternaknya, juga tidak akan terjadi karena Santori akan membeli kembali sapi-sapi tersebut dari peternak,” lanjutnya.
Sementara dalam kesempatan lain Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Dr. Enny Sri Hartati menilai, pemerintah seharusnya lebih aktif memfasilitasi dan mendorong program kemitraan antara swasta dengan masyarakat. Pemerintah bisa menyusun format kemitraan yang saling menguntungkan untuk kemudian menyediakan bimbingan, pendampingan, dan standardisasi.
“Selama ini kemitraan kurang maksimal karena di hulu tidak ada yang support. Kebanyakan berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah harus masuk untuk mendukung dan mendorong kemitraan antara swasta dengan peternak dan petani,” tambahnya.
Ia menuturkan perlunya insentif agar sektor swasta mau membangun kemitraan khususnya dengan masyarakat sekitar. Dengan semakin banyaknya perusahaan yang membangun kemitraan dengan masyarakat, akan tercipta ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan produksi komoditas ternak pangan dalam negeri. “Pada akhirnya kemitraan akan membantu pemerintah dalam menciptakan ketahanan pangan nasional,” lanjutnya.
Untuk mendukung tujuan ini, JAPFA pun mengajak sektor swasta khususnya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang komoditas pangan untuk membangun kemitraan dengan masyarakat. Kolaborasi dan kekompakan seperti ini akan membantu mengurangi ketergantungan negara terhadap impor, bahkan tidak mungkin akan menciptaka swasembada pangan di masa mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
