Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Yudho Winarto
Rosan menuturkan, sejak tahun 2017 Kadin Indonesia pun pernah menjalin kerjasama dengan Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pencegahan terjadinya praktek-praktek korupsi di lingkungan perusahaan.
Kerja sama tersebut telah menghasilkan beberapa kemajuan. Diantaranya pembentukan Komite Advokasi Daerah di berbagai Provinsi, penyusunan dan penyebaran Buku Saku tentang Sistim Managemen Anti Penyuapan (SMAP) sebagai buku pedoman di lingkup manajemen perusahaan, dan penyelenggaraan sosialisasi tentang ketentuan-ketentuan hukum yang menyangkut korupsi bagi dunia usaha.
Baca Juga: Kadin dan pengusaha daerah siap dorong pemulihan ekonomi
Sementara itu, Ketua Umum Indonesia Institute for Corporate Directorship (IICD) Sigit Pramono mengatakan, IICD merupakan organisasi nirlaba yang didirikan pada tahun 2000 oleh 10 universitas/sekolah bisnis terkemuka di Indonesia.
IICD memiliki visi melakukan internalisasi praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan standar internasional, dan pengembangan program anti korupsi ini adalah merupakan bagian dari kegiatan IICD dalam usaha mempromosikan pentingnya GCG di Indonesia.
Ketua Koalisi Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Erry Riyana Hardjapamekas menuturkan bahwa KAKI atau Collective Action Coalition against Corruption (CAC) Indonesia merupakan suatu sistim Anti Korupsi yang sederhana yang dapat diadopsi di Indonesia.
KAKI merupakan platform bisnis untuk mempersatukan pihak-pihak yang berintegritas dalam menegakkan sistem Anti korupsi secara lebih mudah dan sederhana.
"Dalam hal ini tugas koalisi KAKI adalah menggalang pihak swasta untuk teguh menjalankan bisnis tanpa korupsi, dan menjaga konsistensi dan keberlanjutan agenda korupsi di Indonesia” ungkap Erry.
