Reporter: Rani Nossar | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya di Karawang, Jawa Barat lagi-lagi menjadi sorotan dan ditentang berbagai pihak. Pembangunan Cilamaya yang awalnya ditujukan untuk mengurangi beban kapasitas Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta ternyata tak semulus rencana pemerintah. Banyak pihak yang menganggap pembangunan tersebut bakal sia-sia dan justru karena mengancam blok minyak milik Pertamina.
Mulai pengamat migas, ekonom, anggota DPR, bahkan para praktisi pendidikan di universitas keberatan jika pembangunan pelabuhan dilanjutkan.
Berbagai alternatif lokasi diusulkan, namun lokasi yang dianggap paling pas membangun pelabuhan yang sudah ada supaya lebih besar seperti Pelabuhan Cirebon yang lokasinya dianggap cukup strategis antara Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Ina Primiana, Peneliti dari Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) menyampaikan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) harusnya mengembangkan pelabuhan Cirebon untuk mengurangi kepadatan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, daripada memaksa membangun Cilayama yang ditargetkan beroperasi di tahun 2023.
"Jika pembangunan pelabuhan baru di Cilamaya bisa dipaksa, berarti Pelabuhan Cirebon juga bisa," kata Ina di Jakata, Kamis (5/3).
Menurutnya, pelabuhan Cilamaya yang masih tidak jelas rinciannya sebab Kemhub tidak mengajak semua pihak yang mempunyai kepentingan di wilayah tersebut seperti Pertamina. Baginya, Pelabuhan Cirebon yang sudah duluan mempunyai fasilitas pendukung lebih beharga untuk dipugar.
"Cirebon bisa dijadikan prioritas oleh Kemenhub, karena fasilitas pendukung di sana sudah lengkap. Ada kereta api dan jalan tol yang akan dikembangkan. Nanti biaya transportasinya akan menjadi murah dan menghemat biaya," kata Ina.
Di sisi lain, guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung ini mengatakan, konflik kepentingan di Cilamaya karena semua pihak tidak dilibatkan, seperti Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) sebagai pengelola sumur dan fasilitas produksi minyak dan gas (migas) blok ONWJ.
Perencanaan pemerintah dirasa tidak terintegrasi antar instansi dan lembaga dalam merumuskan pembangunan Cilamaya, sehingga menjadi pertentangan.
Asal tahu saja, Feasibility Study (FS) pembangunan Cilamaya selesai pada 2011, tapi baru diketahui 2014. Sedangkan tata ruang Karawang baru ditetapkan 2013.
Bagi KADIN pengembangan pelabuhan Cirebon lebih penting, karena saat ini kawasan industri beralih ke wilayah Jawa Barat bagian timur, seperti Kabupaten Majalengka, sehingga tidak ada alasan untuk mengesampingkan pelabuhan Cirebon demi mengurangi kepadatan Tanjung Priok.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
