| : WIB | INDIKATOR |

EMAS 2.954.000 50.000 1,72%
USD/IDR 16.853 10,00 0,06%
IDX 8.212 -53,08 -0,64%
KOMPAS100 1.158 -9,98 -0,85%
LQ45 830 -9,73 -1,16%
ISSI 295 -1,25 -0,42%
IDX30 432 -3,95 -0,91%
IDXHIDIV20 516 -4,82 -0,92%
IDX80 129 -1,21 -0,93%
IDXV30 142 -0,67 -0,47%
IDXQ30 139 -1,75 -1,24%

Kebijakan Impor BBM Swasta: Skema Impor BBM Swasta Ditetapkan per 6 Bulan di 2026

Senin, 09 Februari 2026 / 05:33 WIB

ILUSTRASI. Kementerian ESDM resmi tetapkan periode impor BBM swasta 6 bulan sekali. Ini alasan pemerintah yakin pasokan tetap aman dan stabil.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap bahwa skema impor Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Badan Usaha (BU) swasta pemilik SPBU swasta di Indonesia akan ditetapkan per-6 bulan sekali.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, periode ini diputuskan agar pemerintah dapat melihat dinamika konsumsi BBM di dalam negeri.

"Nah, tahun ini kita sudah tetapkan 6 bulan. Jadi mereka diberikan impor untuk 6 bulan. Untuk tahun ini. Intinya kenapa 6 bulan? Kita ada waktu untuk melihat dinamika konsumsi," kata Laode saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jumat (6/2/2026).

Selain untuk melihat dinamika konsumsi, menurut Laode 6 bulan akan memberikan cukup waktu jika BU swasta ingin mengajukan kembali perpanjangan impor.

"Yang kedua, kita ada waktu untuk mereka mengusulkan kembali perpanjangannya. Kalau kemarin kan baru ngajuin, nggak tahunya habis, lalu ngajuin lagi. Nah, kita sudah belajar dari situ, jadi diberikan timeline yang agak panjang," jelas Laode.

Tapi yang pasti, Laode bilang volume impor BBM tahun 2026 akan mirip dengan tahun 2025, dimana terdapat penambahan 10% jika dibandingkan volume impor sepanjang 2024.

"Ya kan sudah ditetapkan mirip tahun 2025," kata dia.

Sebelumnya, dalam catatan Kontan, Laode juga sempat menyebut Kementerian ESDM akan menggunakan sistem periodik atau bertahap beberapa kali sepanjang tahun ini.

Menurut Laode, dengan sistem ini maka kuota impor BBM swasta tidak akan diberikan langsung untuk satu tahun penuh.

"Kami tidak berikan (kuota impor BBM) sekaligus, jadi ada evaluasi juga. Tidak diberikan langsung 1 tahun, tapi ada periodisasinya," ungkap Laode di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (22/01/2026).