/2026/06/19/1654074848.jpg "Kapasitas Listrik IWIP dan IMIP Capai 15,9 GW, DEN Minta Integrasi PLTU Captive")
Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kapasitas listrik di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dan Indonesia Weda Bay Industrial (IWIP) yang menembus angka 15,9 Gigawatt (GW) menuai sorotan.
Tingginya kapasitas listrik yang didominasi oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) captive ini dinilai perlu segera diselaraskan dengan perencanaan energi nasional demi menjaga komitmen transisi energi.
Besarnya kapasitas listrik di kawasan hilirisasi tersebut bahkan tercatat sudah melampaui total konsumsi listrik Singapura yang berada di kisaran 13,1 GW.
Baca Juga: MBTO Bidik Peluang Pertumbuhan Industri Makloon Kosmetik, Kontribusi Capai 40%
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Muhammad Kholid Syeirazi menilai, menyelaraskan agenda hilirisasi dengan transisi energi menjadi tantangan utama pemerintah saat ini.
"Tantangan kita adalah menyelaraskan agenda hilirisasi dan transisi energi. Jika ekspansi industri terus ditopang oleh PLTU captive, target Net Zero Emission 2060 berpotensi meleset," ujarnya kepada Kontan, Minggu (11/10/2026).
Kholid mengungkapkan, investor memiliki alasan teknis tersendiri mengapa mereka memilih membangun PLTU captive mandiri ketimbang menyerap pasokan listrik dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Menurutnya, pembangkit berbasis batubara tersebut dianggap sebagai opsi paling ekonomis, andal, dan dapat dibangun di lokasi mana saja terutama pada wilayah yang belum terjangkau oleh jaringan grid PLN.
Kholid menjelaskan bahwa industri smelter memerlukan pasokan listrik skala gigawatt yang sangat stabil dan beroperasi secara nonstop selama 24 jam.
"Sebagian kawasan industri berada di wilayah yang kapasitas dan sistem kelistrikan PLN belum mampu memenuhi kebutuhan industri dalam skala gigawatt," ungkapnya.
Guna mengatasi potensi ketidaksesuaian target energi nasional, Kholid menyarankan agar seluruh penambahan kapasitas captive power wajib diintegrasikan ke dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), maupun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).
Menurutnya, langkah integrasi ini penting agar perencanaan ketenagalistrikan di sektor industri dapat terkontrol dan berjalan seirama dengan arah transisi energi nasional.
Dalam jangka panjang, lanjut Kholid, ketergantungan yang terlalu tinggi terhadap energi fosil dikhawatirkan dapat mengancam daya saing produk hilirisasi Indonesia di pasar ekspor.
Baca Juga: Kementrans Dorong Agroforestri dan Wisata Bahari untuk Kembangkan Ekonomi Rempang
"Pasar global semakin memperhatikan jejak karbon produk, termasuk nikel, baja, aluminium, dan material baterai kendaraan listrik," tegasnya.
Kholid menambahkan, produk dengan intensitas emisi tinggi berpotensi menghadapi hambatan perdagangan serta biaya kepatuhan lingkungan yang jauh lebih besar. Oleh sebab itu, transparansi peta jalan transisi energi di kawasan industri perlu dipercepat guna menjaga akses pembiayaan dan pasar ekspor global.
Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani menyebutkan, kapasitas listrik yang telah terpasang dan sedang dibangun di IWIP, Maluku Utara mencapai lebih dari 7,1 gigawatt (GW).
Sementara itu, kapasitas listrik di kawasan Morowali (IMIP) Sulawesi Tengah mencapai sekitar 8,8 GW.
Dengan demikian, total kapasitas listrik di kedua kawasan industri tersebut mencapai sekitar 15,9 GW.
"Kalau kita tambahkan dengan yang ada di Morowali, itu kurang lebih tambah 8,8 gigawatt menjadi 15,9 gigawatt. Ini jauh lebih besar seluruh pemakaian total listrik di Singapura (yakni) 13,1 gigawatt," katanya dalam groundbreaking proyek industri di kawasan IWIP, Kamis (8/10/2026).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
