Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui peningkatan nilai tambah alias hilirisasi batubara hingga kini masih jalan ditempat.
Menurut Airlangga, pemberian insentif dalam Undang-Undang Cipta Kerja alias UU Omnibus Law merupakan dorongan pemerintah untuk mempercepat hilirisasi batubara.
"Transformasi ekonomi juga dilakukan pada sektor pertambangan batubara. Pemerintah mendorong hilirisasi. Sebelum adanya UU Cipta Kerja sampai dengan hari ini, hilirisasi batubara belum terjadi," kata Airlangga dalam sambutan di acara 31 Tahun APBI/ICMA yang diselenggarakan secara daring, Selasa (27/10).
Baca Juga: Disoal Jokowi, sampai kapan Indonesia bisa mengekspor batubara?
Adapun, insentif yang dimaksud Airlangga adalah pemberian royalti sebesar 0%. Dia pun menegaskan, pengenaan royalti 0% tersebut tidak berlaku untuk semua batubara, melainkan hanya bagi batubara yang dijadikan sebagai bahan baku hilirisasi.
"Jadi ini jangan disalah artikan bahwa seluruh royalti dihapus, jadi itu tidak benar. Ini hanya untuk gasifikasi atau hilirisasi batubara," sambung Airlangga.
Adapun, peningkatan nilai tambah batubara dapat dilakukan melalui gasifikasi batubara, pembuatan kokas, underground coal gasifikasi, batubara cair, peningkatan mutu batubara baru, hingga pembuatan briket batubara.
Selain meningkatkan lapangan kerja, pemerintah berharap hilirisasi batubara bisa mengurangi beban subsidi d APBN. Pasalnya, industri hilir batubara ini dikembangkan sebagai substitusi impor, sehingga juga bisa mendongkrak neraca perdagangan.
Baca Juga: Digertak Jokowi, ekspor batubara akan dihentikan sebelum tahun 2046?
Tak hanya soal hilirisasi, Airlangga pun membeberkan kondisi terkini yang dihadapi industri batubara. Menurutnya, pandemi covid-19 telah membuat sektor pertambangan mengalami kontraksi.
