Reporter: Asnil Bambani Amri |
JAKARTA. Pemerintah merasa kecewa dengan adanya keputusan raksasa fast food asal AS Burger King yang menghentikan pemesanan crude palm oil (CPO) dari PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMART). Menurut Deddy Saleh, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemdag), langkah yang diambil oleh Burger King tersebut merupakan langkah yang terlalu menekan.
“Kalau Netsle, Unilever atau atau pihak pembeli lain itu terlalu menakan dan merugikan, maka tentu harus mencari jalan keluar,” kata Deddy usai konferensi pers di Kemdag, Jumat (3/9). Menurut Deddy, pemerintah tetap akan memiliki posisi untuk melindungi kepentingan nasional yaitu meningkatkan kinerja ekspor CPO.
Memang, hasil audit terhadap laporan Greenpeace atas tudingan pelanggaran lingkungan kepada SMART sudah diumumkan. Namun, menurut Deddy hasil laporan itu haruis ditanggapi dengan positif karena pihak SMART juga sudah berkomitmen untuk memperbaiki kesalahannya. “Kami juga tidak menutup mata atas kemungkinan pelanggaran dari produsen juga,” jelas Deddy.
Deddy menegaskan, pemerintah berada di posisi netral dan mengaku akan memfasilitasi menyelesaikan masalah tersebut dengan cara melakukan fasilitasi. ”Ini harus diselesaikan dan pemerintah akan memfasilitasi ini,” ujar Deddy. Ia beraharap industri kelapa sawit Indonesia segera memperbaiki pengelolaan lingkungannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
3G Capital siapkan US$ 4 miliar caplok Burger King
Gerai Burger King Ramai Lagi
Laba Burger King Meroket 16%
