Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengklaim pembahasan aturan pembatasan jual barang impor akan mulai dilaksanakan pada 1 Agustus 2023.
Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan, dalam pembahasan akan melibatkan banyak Kementerian/Lembaga terkait seperti Kemendag, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Koperasi dan UKM dll.
"Jadi 1 Agustus itu pembahasan final, tapi misalkan dalam pembahasanya nanti ada perbaikan maka masih ada kesempatan untuk melakukan perbaikan," kata Isy pada media saat di jumpai di Jakarta Pusat, Minggu (30/7).
Baca Juga: Mendag Ungkap Revisi Permendag No 50 Masuk Tahap Harmonisasi, Ini Kata Asosiasi UMKM
Diketahui, aturan ihwal pembatasan penjualan barang impor nantinya akan dimuat dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE).
Isy menjelaskan, seiring dengan perkembangan elektronik, ada beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan didalam Permendag No 50 Tahun 2020.
Adapun hal yang nantinya akan diatur lebih dalam salah satunya yaitu definisi social commerce seperti Tiktok Shop, Instagram Shop dan Facebook Store. Kemudian, pemerintah juga akan mengatur perdagangan dalam social commerce tersebut.
"Natinya Pemerintah akan membatasi penjualan barang luar negeri (impor) minimal US$ 100 per unit," papar Isy.
Sebelumnya rencana revisi Permendag 50 Tahun 2020 ini bermula karena munculnya platform social commerce TikTok Shop atau Project S yang dianggap akan mengancam eksistensi UMKM dalam negeri.
Melalui Project S, Tiktok akan menggunakan data mengenai produk yang laris di suatu negara untuk kemudian diproduksi di China dan akan di jual belikan secara masal dengan harga yang lebih murah.
Baca Juga: Mengatur TikTok
Merespon hal ini, Menteri Koperasi UKM Teten Masduki sendiri sebelumya telah memanggil pihaknya TikTok untuk dimintai keterangan terkait hal tersebut.
Dari hasil pertemuan itu, Teten memastikan bahwa TikTok berjanji Project S tidak akan dilakukan di Indonesia.
"Kemarin kita sudah meeting dengan TikTok mereka janji Project S enggak akan dilakukan di Indonesia," kata Teten, ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (27/7).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
