kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45898,78   -24,72   -2.68%
  • EMAS1.319.000 0,00%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Kemenhub gulirkan wacana swasta jual avtur, AKR Corporindo: Kami siap


Selasa, 26 November 2019 / 15:39 WIB
Kemenhub gulirkan wacana swasta jual avtur, AKR Corporindo: Kami siap
Aktivitas Air BP-AKR Aviation dari PT Dirgantara Petroindo Raya, perusahaan patungan PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) bersama Air BP untuk mengembangkan bisnis bahan bakar penerbangan atau avtur pesawat terbang.


Reporter: Filemon Agung | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam Rapat Dengar Pendapat dengan DPR kembali menggulirkan wacana penjualan avtur oleh pihak swasta jika harga bahan bakar pesawat itu masih mahal.

Menanggapi kembali bergulirnya rencana tersebut, PT AKR Corporindo (AKRA) menyatakan kesiapannya memasok bahan bakar pesawat di tanah air.

Baca Juga: Belajar dari Mahakam, Pertamina: Jangan ada penurunan produksi Rokan di masa transisi

Direktur AKR Corporindo Suresh Vembu bilang PT Dirgantara Petroindo Raya (PT DPR) yang merupakan Joint Venture anak perusahaan AKR Corporindo dan British Petroleum (BP) siap mendukung program pemerintah.

"Kami siap jika swasta dikasih kesempatan memasok avtur ke Bandara-bandara di Indonesia," terang Suresh kepada Kontan.co.id, Selasa (26/11).

Suresh menjelaskan, pihaknya telah memiliki infrastruktur pada beberapa pelabuhan tanah air yang mendukung rantai distribusi pasokan BBM termasuk avtur.

Baca Juga: Tekan penurunan produksi, Pertamina akan mengebor 122 sumur di Blok Mahakam pada 2020

Kesiapan infrastruktur yang ada menurut Suresh, akan menekan biaya logistik yang ada. Selain itu, Suresh memastikan PT DPR telah mempeorleh lisensi Izin Niaga Umum (INU). "Sudah bangun depo avtur di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) pada Agustus 2019," kata Suresh.

Suresh menambahkan, pihaknya telah memulai pembicaraan dengan departemen terkait mengenai opsi menjual avtur pada bandara lain. Sayangnya Suresh masih enggan membeberkan mengenai rencana tersebut.

Dihubungi secara terpisah, Anggota Komite BPH Migas Muhammad Ibnu Fajar bilang BPH Migas siap mendukung semua kebijakan pemerintah dalam upaya peningkatan efisiensi. "Nanti kita lihat kebijakan konkretnya seperti apa," ujar Ibnu kepada Kontan.co.id, Selasa (26/11).

Baca Juga: Bahas kilang Cilacap, Pertamina kembali jajaki dua opsi dengan Saudi Aramco

Lebih jauh Ibnu menjelaskan, BPH Migas akan mendukung dari sisi regulasi, setiap perusahaan swasta diwajibkan memperoleh lisensi INU sesuai ketentuan yang ada.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
EVolution Seminar Supply Chain Management on Sales and Operations Planning (S&OP)

[X]
×