Reporter: Agung Hidayat | Editor: Yudho Winarto
“BMP diberikan kepada perusahaan berdasarkan beberapa faktor penentu, antara lain adalah pemberdayaan usaha mikro dan kecil, termasuk koperasi kecil melalui kemitraan. Kemudian, kepemilikan sertifikat kesehatan dan keselamatan kerja serta sertifikat manajemen lingkungan. Berikutnya, pemberdayaan lingkungan (community development), dan ketersediaan fasilitas pelayanan purna jual," sebut Sekjen Kemenperin.
Guna meningkatkan TKDN dalam produk hasil industri, Kemenperin juga melakukan pembinaan kepada produsen barang atau jasa untuk memenuhi rencana penggunaan produk dalam negeri.
Untuk itu, Kemenperin menyusun rencana pengembangan peningkatan nilai TKDN atas produk prioritas yang akan dikembangkan.
Sekjen Kemenperin menjelaskan, produk yang telah mendapat standar TKDN menjadi prioritas belanja barang dan jasa.
"Apabila barang-barang tersebut sudah memiliki standar TKDN, tentunya produk-produk impor yang sejenis tidak perlu masuk e-katalog. Selanjutnya, instansi pemerintah bisa memanfaatkan barang di e-katalog dengan bobot TKDN yang sudah sesuai standar," terangnya.
Pada kelompok barang mesin dan peralatan migas, terdapat 358 produk dengan TKDN 25%-40% dan sebanyak 388 produk dengan TKDN lebih dari 40%. Di kelompok peralatan kelistrikan, sebanyak 631 produk memiliki TKDN lebih dari 25%-40% dan 1.918 produk dengan kandungan lebih dari 40%.
Untuk kelompok barang bahan dan peralatan kesehatan, terdapat TKDN 25%-40% pada 1.628 produk dan 40% pada 234 produk. Sementara, di kelompok mesin dan peralatan pertanian terdapat 35 produk dengan TKDN 25%-40% dan 86 produk yang memiliki TKDN lebih dari 40%.
Lalu, capaian TKDN pada kelompok barang bahan penunjang adalah enam produk dengan bobot 25%-40% serta 20 produk dengan kandungan lebih dari 40%.
“Semakin tinggi capaian TKDN, akan semakin banyak komponen dalam negeri yang digunakan. Oleh sebab itu, capaian TKDN pada setiap sektor industri perlu ditingkatkan," tutur Sigit.
Baca Juga: Selamatkan industri domestik, Jokowi diminta mengerem impor untuk proyek pemerintah
Dalam rangka mendukung peningkatan penggunaan produksi dalam negeri pada pengadaan barang/jasa, Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kemenperin, R Hendro Martono mengemukakan, Kemenperin dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah menginisiasi kerja sama dalam hal integrasi data TKDN yang dimulai sejak bulan Agustus 2019.
Pada tanggal 1 Juli 2020, nota kesepahaman telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan saat ini sedang dilakukan proses penyusunan perjanjian kerja sama. "Kami sangat mengapresiasi upaya LKPP dalam mendukung produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa," ujar Hendro.
Selain itu, Kemenperin melakukan kerja sama dengan LKPP untuk menyusun dan mengelola katalog elektronik sektoral yang ke depan diharapkan dapat mendukung produk-produk unggulan dalam negeri.
Kemenperin sangat siap menjadikan TKDN sebagai pintu dalam setiap pengadaan yang masuk kategori wajib menggunakan produk dalam negeri sehingga memberikan kontribusi positif pada perekonomian nasional, tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
