Kemenperin Siapkan Sistem Peringatan Dini Cegah PHK di Sektor Manufaktur

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyiapkan sejumlah langkah untuk mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur akibat penurunan utilisasi hingga penutupan fasilitas produksi.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief mengatakan, kementerian melakukan pemantauan kondisi industri secara berkala guna mendeteksi potensi persoalan sejak dini. Salah satu instrumen yang digunakan ialah Indeks Kepercayaan Industri (IKI).

Menurut Febri, subsektor industri yang mengalami kontraksi akan dipantau setiap bulan. Jika kontraksi berlangsung secara berkelanjutan dan semakin dalam, Kemenperin akan memberikan perhatian khusus.

Baca Juga: Kemenperin Ungkap 152 Industri Baru Beroperasi, Investasi Tembus Rp 157,56 Triliun

"Kalau IKI subsektor tertentu kontraksi, kami akan terus pantau secara bulanan. Kalau terus-menerus kontraksi dan dalam, itu akan kami beri perhatian khusus," ujar Febri di Kantor Kemenperin, Kamis (30/7/2026).

Selain memanfaatkan IKI, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga menginstruksikan seluruh unit pembina industri membangun dashboard pemantauan kinerja industri. Melalui sistem tersebut, Kemenperin dapat memonitor kondisi masing-masing perusahaan, terutama yang mulai mengalami penurunan kinerja.

Apabila terdapat indikasi perusahaan berpotensi menutup fasilitas produksi, Kemenperin akan lebih dulu berkoordinasi dengan pelaku usaha untuk mengidentifikasi akar persoalan yang dihadapi.

"Kalau sudah terpantau dan ada potensi penutupan, langkah pertama tentu berkoordinasi dengan perusahaan industri untuk mengetahui penyebabnya," kata Febri.

Ia menjelaskan penyebab penurunan kinerja industri beragam, mulai dari persoalan manajemen, perubahan strategi bisnis, melemahnya daya saing, hingga kendala pasokan bahan baku dan pembiayaan. Oleh karena itu, solusi yang diberikan akan disesuaikan dengan masalah yang dihadapi masing-masing perusahaan.

Misalnya, jika industri mengalami kesulitan memperoleh bahan baku, Kemenperin akan berkoordinasi dengan pihak terkait agar pasokan dapat kembali lancar. Sementara itu, apabila persoalan berasal dari pembiayaan, kementerian akan menjembatani perusahaan dengan lembaga pembiayaan.

"Kalau mereka mengeluh soal bahan baku, kami akan berkoordinasi agar industri tersebut bisa mendapatkan bahan baku. Kalau karena pembiayaan, kami juga bantu mencarikan akses ke lembaga pembiayaan," jelasnya.

Baca Juga: Pakuwon Cetak Pendapatan Rp 3,37 Triliun Semester I, Recurring Income Jadi Penopang

Febri juga menyinggung dua pabrik garmen di Jawa Tengah, yakni Victory Apparel dan Samwon Busana, yang terancam melakukan PHK massal. Menurut dia, Kemenperin tengah menjajaki kemungkinan dukungan dari pelaku industri lain, baik dalam bentuk pembiayaan maupun aksi korporasi seperti akuisisi.

"Kami juga bertanya kepada asosiasi industri, apakah ada pelaku usaha yang berminat membantu pembiayaan atau bahkan mengakuisisi perusahaan tersebut," ujarnya.

Selain itu, apabila perusahaan kehilangan pasar ekspor akibat persaingan dengan produk dari negara lain, Kemenperin akan membantu membuka akses ke pasar ekspor alternatif.

Febri menegaskan Menperin telah menginstruksikan seluruh unit pembina industri untuk bergerak cepat dan mengambil langkah yang terukur guna menjaga utilisasi industri tetap tinggi serta mencegah penutupan fasilitas produksi.

"Kalau pasar ekspornya melemah karena kalah bersaing dengan negara lain, kami bantu mencarikan pasar ekspor baru. Arahan Bapak Menteri jelas, seluruh unit pembina industri harus mengambil langkah cepat dan terukur agar tidak terjadi penurunan utilisasi, terutama penutupan fasilitas produksi," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News