Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kini tengah mengkaji lebih lanjut seputar dampak pembentukan holding panas bumi.
"Yang kami pikirkan dampaknya untuk negara, perusahaan dan masyarakat. Jika baik kami harus mendukung kebijakan ini," ungkap Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam diskusi ITB International Geothermal Workshop yang digelar virtual, Senin (26/7).
Arifin menambahkan, upaya menarik investasi di sektor panas bumi terus dilakukan pemerintah. Kendati saat ini sektor panas bumi dinilai telah memiliki regulasi yang cukup memadai dari kementerian lain terkait, Arifin memastikan upaya perbaikan tetap dilakukan.
Salah satunya dengan perbaikan data wilayah kerja panas bumi. Seperti diketahui, pemerintah kini telah menginisiasi kegiatan pengeboran panas bumi atau yang dikenal dengan government drilling. Dengan demikian, investor dapat dihindarkan dari potensi kerugian saat melakukan pengeboran.
Baca Juga: Kementerian BUMN sebut PGE paling potensial jadi induk holding panas bumi
"Diharapkan dapatkan data yang lebih akurat dari wilayah panas bumi, potensi uapnya. Jadi investor lebih mudah melihat dan mengambil keputusan investasi," sambung Arifin.
Langkah lainnya yakni dengan pemanfaatan dana panas bumi melalui Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi (PISP) dan Geothermal Resource Risk Mitigation (GREM). Namun, Arifin memastikan perlu ada revisi untuk beleid yang ada saat ini demi memastikan pemanfaatan PISP dapat dioptimalkan.
Dalam kesempatan terpisah, Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury mengungkapkan proses pembentukan holding panas bumi masih berlangsung.
"Memang saat ini kelihatan yang paling berpotensi untuk menjadi sebuah (induk) holding tentunya adalah Pertamina Geothermal. Tetapi ini kami diskusikan terus," kata Pahala dalam gelaran Indonesia Green Summit 2021, Senin (26/7).
Pahala melanjutkan, penetapan induk holding didasarkan pada rencana pengembangan panas bumi dalam 5 tahun hingga 6 tahun ke depan. Selain mengejar target bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23% pada 2025 mendatang, pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas terpasang panas bumi dua kali lipat dari kapasitas terpasang saat ini.
Adapun, pemerintah merencanakan pelaksanaan penawaran saham umum perdana alias initial public offering (IPO) dapat dilakukan untuk PGE. Selain itu, demi mendorong pengembangan panas bumi, Pahala tak menampik tetap dibutuhkan insentif.
"Sektor panas bumi misalnya, kami butuh insentif dan (melaksanakan) government drilling yang akan menurunkan risiko eksplorasi," kata Pahala.
Dia mengungkapkan, pengembangan panas bumi tak hanya menyasar wilayah kerja panas bumi (wkp) baru tetapi juga wkp eksisting. Untuk itu, kebutuhan investasi yang tidak sedikit dinilai bakal dibutuhkan untuk mencapai target yang ada.
Baca Juga: Wamen BUMN targetkan konsolidasi aset holding panas bumi rampung Agustus
"Tentu dibutuhkan investasi saat ini untuk pengembangan WKP yang ada saat ini karena masih cukup besar untuk dikembangkan lebih lanjut," jelas Pahala.
Pemerintah menargetkan, dari kapasitas terpasang saat ini yang mencapai 1,2 GW nantinya setelah holding terbentuk maka kapasitas dapat meningkat hingga 2,5 GW.
Pahala melanjutkan, tujuan utama dari pembentukan holding yakni untuk pengembangan panas bumi di Indonesia. Untuk itu, diharapkan setiap perusahaan yang terlibat dapat mendukung langkah pembentukan holding ini.
Selanjutnya: PGE IPO November, aset geothermal PLN Group resmi diberikan ke PGE pada Agustus
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
