Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari
Pahala melanjutkan, penetapan induk holding didasarkan pada rencana pengembangan panas bumi dalam 5 tahun hingga 6 tahun ke depan. Selain mengejar target bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23% pada 2025 mendatang, pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas terpasang panas bumi dua kali lipat dari kapasitas terpasang saat ini.
Adapun, pemerintah merencanakan pelaksanaan penawaran saham umum perdana alias initial public offering (IPO) dapat dilakukan untuk PGE. Selain itu, demi mendorong pengembangan panas bumi, Pahala tak menampik tetap dibutuhkan insentif.
"Sektor panas bumi misalnya, kami butuh insentif dan (melaksanakan) government drilling yang akan menurunkan risiko eksplorasi," kata Pahala.
Dia mengungkapkan, pengembangan panas bumi tak hanya menyasar wilayah kerja panas bumi (wkp) baru tetapi juga wkp eksisting. Untuk itu, kebutuhan investasi yang tidak sedikit dinilai bakal dibutuhkan untuk mencapai target yang ada.
Baca Juga: Wamen BUMN targetkan konsolidasi aset holding panas bumi rampung Agustus
"Tentu dibutuhkan investasi saat ini untuk pengembangan WKP yang ada saat ini karena masih cukup besar untuk dikembangkan lebih lanjut," jelas Pahala.
Pemerintah menargetkan, dari kapasitas terpasang saat ini yang mencapai 1,2 GW nantinya setelah holding terbentuk maka kapasitas dapat meningkat hingga 2,5 GW.
Pahala melanjutkan, tujuan utama dari pembentukan holding yakni untuk pengembangan panas bumi di Indonesia. Untuk itu, diharapkan setiap perusahaan yang terlibat dapat mendukung langkah pembentukan holding ini.
Selanjutnya: PGE IPO November, aset geothermal PLN Group resmi diberikan ke PGE pada Agustus
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
