/2026/09/02/1335843350.jpg "Kementerian ESDM Siapkan Strategi Agar Subsidi BBM dan LPG 3 Kg Tak Membengkak")
Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memperkuat pengawasan penyaluran energi bersubsidi untuk memastikan realisasi konsumsi BBM dan LPG 3 kg tetap berada dalam batas yang telah ditetapkan dalam APBN 2027.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan strategi berbasis integrasi data konsumen untuk mengendalikan penyaluran subsidi energi sekaligus mengurangi risiko pembengkakan anggaran.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan optimalisasi data calon penerima menjadi salah satu kunci dalam memastikan subsidi BBM dan LPG 3 kg tersalurkan secara tepat sasaran.
Sebagai informasi, alokasi subsidi energi dalam APBN 2027 ditetapkan sebesar Rp 261,5 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari subsidi BBM dan LPG 3 kg sebesar Rp 131,39 triliun serta subsidi listrik sebesar Rp 130,11 triliun.
Jumlah tersebut turun sekitar Rp 11,44 triliun dibandingkan usulan awal anggaran subsidi energi.
Baca Juga: Hilirisasi Mineral Masuk Babak Baru, RI Bidik Industri Baterai EV dan BESS
Untuk BBM subsidi, pemerintah menetapkan volume pada 2027 sebesar 19,56 juta kiloliter (kl). Rinciannya terdiri atas 19 juta kl solar dan 561 ribu kl minyak tanah.
Sementara itu, kuota LPG 3 kg disepakati sebesar 8 juta metrik ton. Pemerintah juga mempertahankan nilai subsidi tetap minyak solar sebesar Rp 1.000 per liter.
Laode mengatakan pemerintah telah melakukan penataan data selama sekitar dua tahun untuk memperbaiki mekanisme penyaluran subsidi energi.
"Kita ini sudah selama 2 tahun Pak Menteri melakukan penataan, database sudah dibangun, tinggal bagaimana menggunakan database ini agar lebih optimal sehingga penataan bisa berjalan dengan adanya ini," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Menurut Laode, integrasi sejumlah sumber data diperlukan untuk meningkatkan akurasi dalam menentukan konsumen yang berhak memperoleh BBM dan LPG bersubsidi.
Pemerintah memadukan sistem pencatatan yang telah tersedia dengan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta data kepolisian terkait kendaraan.
Baca Juga: Pasokan Batubara untuk Semen Belum Pulih, Aspebindo Dorong Diversifikasi Sumber
"Kita sudah punya data sama My Pertamina, disempurnakan dengan Dukcapil, disempurnakan lagi nanti dengan data dari kepolisian terkait kendaraan," tuturnya.
Dengan integrasi tersebut, pemerintah berharap penyaluran BBM dan LPG bersubsidi dapat semakin terarah. Data konsumen akan menjadi salah satu dasar untuk menyaring penerima sekaligus mengendalikan konsumsi agar sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan dalam APBN.
Langkah penataan distribusi berbasis data tersebut juga diarahkan untuk mencegah realisasi subsidi melampaui batas anggaran yang telah disepakati pemerintah dan DPR.
Laode menambahkan, pemerintah tetap mempertahankan volume subsidi solar dan LPG pada level yang sama dengan tahun sebelumnya sebagai bagian dari strategi penataan dan pengendalian konsumsi.
"Nah itu nanti dilakukan penataan, makanya penetapan volume solar, subsidi, dan LPG tetap sama dengan tahun lalu. Karena agar penataan itu bisa bermanfaat untuk mengendalikan subsidi-nya," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
