Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan tidak ada tambahan kuota impor bahan bakar minyak (BBM) bagi badan usaha swasta, meski beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) non-Pertamina sempat mengalami keterbatasan pasokan.
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan, pemerintah telah memberikan tambahan kuota impor sebesar 10% dibandingkan tahun lalu. Dengan begitu, total kuota impor BBM untuk badan usaha swasta tahun ini mencapai 110% dari realisasi 2024.
"Saya mengikuti yang disampaikan Pak Menteri ya bahwa tetap bukan yang enggak ada tambahan. Kuota impor kan sudah ditambahkan 10% dari tahun lalu, artinya sudah 110%. Dari tahun lalu bukan berarti enggak ada penambahan dan bukan berarti ada pembatasan dalam hal ini kan," kata Dwi Anggia saat ditemui Kontan di Kantor Ditjen Migas, Selasa (9/9).
Baca Juga: ESDM Siapkan Lelang 7 Blok Migas Baru September Ini
Menurut Anggia, rapat dengan Pertamina serta pengelola SPBU swasta seperti Shell, BP, dan Vivo bertujuan mendengar masukan pelaku usaha sekaligus menjaga iklim investasi. Namun, solusi teknis pengadaan BBM masih dalam tahap diskusi dan akan dikembalikan ke masing-masing badan usaha.
Adapun, sebelumnya Kementerian ESDM menegaskan mekanisme pasokan BBM untuk SPBU swasta tetap berbasis bisnis ke bisnis (B2B) dengan Pertamina.
“Pertamina menyanggupi tinggal diatur saja mekanisme teknisnya seperti apa,” jelas Anggia.
Anggia juga menampik isu adanya pengetatan distribusi BBM non-subsidi. Menurutnya, kelangkaan BBM jenis RON 92 dan RON 95 di SPBU swasta lebih dipicu pergeseran konsumsi masyarakat ke BBM non-subsidi.
“Ya kalau kita lihat dari permintaan yang seperti yang disampaikan Pak Wamen ya, shiftingnya konsumen bergeser ke BBM non-subsidi. Which is bagus, beban subsidi jadi berkurang kan dalam hal ini untuk pemerintah, bagus banget,” ungkap Anggia.
Meski pasokan di sejumlah SPBU swasta mulai berangsur mengalir lagi, Kementerian ESDM memastikan belum ada catatan tambahan impor dari badan usaha.
“So far belum ada,” ujar Anggia.
Sebelumnya, Kementerian ESDM memanggil Pertamina serta pengelola SPBU swasta, yakni Shell, BP, dan Vivo, pada Selasa (9/9). Pertemuan tersebut akan membahas sinkronisasi pasokan bahan bakar minyak (BBM) menyusul laporan kekosongan stok di sejumlah SPBU non-Pertamina.
Baca Juga: Stok BBM SPBU Swasta Masih Seret, Ini Penyebabnya Menurut Wamen ESDM
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) ESDM Laode Sulaeman mengatakan, rapat koordinasi ini digelar atas arahan Menteri ESDM. Menurut dia, pertemuan akan menjadi forum sinkronisasi volume dan spesifikasi BBM antara Pertamina dan badan usaha swasta.
“Ya kita bahas bagaimana agar, kan Pak Wamen ESDM sudah bilang perlu dilakukan sinkronisasi. Sinkronisasi itu adalah antara Pertamina sama SPBU swasta. Itu bahasanya gitu. Jadi sinkronisasi itu apa? Volume, kemudian spek disinkronkan besok. Kan sinkronisasi sama Pertamina. Jadi Pertamina menyiapkannya," kata Laode ditemui di Kementerian ESDM, Senin (8/9).
Laode menambahkan, sebenarnya badan usaha swasta sudah mendapat tambahan alokasi impor sebesar 10% dari kuota tahun lalu. Dengan begitu, total kuota impor tahun ini mencapai 110% dari realisasi 2024. Namun, peningkatan permintaan di lapangan membuat pasokan di SPBU swasta masih terbatas.
Selanjutnya: Nasabah UMKM Binaan BSI Meningkat 9% per Juni 2025
Menarik Dibaca: Tiket.com Luncurkan Halo Tiket, Layanan Pelanggan Cepat dan Tepat
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
