/2025/08/04/1594204928.jpg "Kementerian PKP Geber Program Perumahan, Targetkan Bedah Rumah 400.000 Unit di 2026")
Reporter: Prayogi Ikhrawinata | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus menggeber pelaksanaan program perumahan seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), kredit program perumahan dan program bedah rumah untuk membantu masyarakat memperoleh rumah subsidi.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, sejak 2025 hingga 14 Oktober 2026, realisasi penyaluran FLPP mencapai 459.468 unit.
Ara, sapaan Maruarar menambahkan pemerintah juga turut memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha di sektor perumahan melalui Kredit Program Perumahan. Hingga periode yang sama, realisasi pembiayaan program tersebut mencapai Rp 27,37 triliun dengan jumlah 114.672 debitur.
Baca Juga: Mati Lampu di Batam, Danantara Minta Maaf:PLN Batam Tak Andalkan Subsidi & Kompensasi
Program ini menyasar pelaku usaha dalam ekosistem perumahan, mulai dari pengembang, kontraktor, pedagang bahan bangunan hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pembiayaan tersebut ditujukan untuk mendukung kegiatan usaha yang berkaitan dengan pembangunan, pembelian, dan renovasi rumah.
Selain itu, pada tahun ini Kementerian PKP menargetkan program bedah rumah mencapai 400.000 unit. Target tersebut meningkat dibandingkan dengan target 45.000 unit pada 2025, sehingga membutuhkan percepatan pelaksanaan di lapangan.
Target tersebut menjadi salah satu agenda pembahasan Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (14/10/2026). Dalam agenda ini turut membahas peta jalan atau roadmap Kementerian PKP periode 2025–2029.
Baca Juga: Ekspor Nikel Tembus US$40 Miliar, Pemerintah Bidik Investasi Hilirisasi US$618 Miliar
Dalam pertemuan itu, Ara, meminta arahan Bappenas terkait indikator dan capaian sektor perumahan yang akan disampaikan dalam laporan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami memohon arahan agar laporan dua tahun pemerintahan Presiden di bidang perumahan yang akan kami sampaikan sesuai dengan ukuran dan arahan Bappenas. Yang kedua, kami juga akan menyampaikan roadmap Kementerian PKP Tahun 2025–2029,” ujar Maruarar dalam keterangan resmi, Rabu (14/10/2026).
Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel menyampaikan, bahwa terkait roadmap sebelumnya telah dinilai selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Koordinasi lanjutan dilakukan untuk mempertajam perencanaan dan memperkuat dukungan berbagai pemangku kepentingan dalam mencapai target pembangunan perumahan.
Deputi Bidang Infrastruktur Bappenas Abdul Malik Sadat Idris menyampaikan, bahwa penyelarasan program perumahan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan Program 3 Juta Rumah sebagai salah satu prioritas nasional. Percepatan tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak sekaligus mengurangi backlog perumahan.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyebut pengembangan ekosistem perumahan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan menjadi salah satu upaya untuk mendukung pencapaian target pembangunan perumahan dan mendorong aktivitas industri terkait.
Baca Juga: Pertamina Tambah Pasokan 57,9 Juta Liter BBM untuk Pulihkan Layanan di Bali
Rachmat menambahkan, capaian pembangunan dan renovasi rumah pada 2025 hingga triwulan III 2026 dapat menjadi modal untuk mempercepat pencapaian target pembangunan perumahan pada 2027–2029.
“Kami dari Bappenas mendukung apa yang dikerjakan Kementerian PKP, terlebih karena indikatornya jelas, yaitu memastikan masyarakat mendapatkan kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, dan papan, termasuk hunian yang layak,” ungkap Pambudy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
