kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45919,51   10,20   1.12%
  • EMAS1.350.000 0,00%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Kendala hak partisipasi blok migas ke Pemda


Kamis, 21 Desember 2017 / 11:00 WIB
Kendala hak partisipasi blok migas ke Pemda


Reporter: Azis Husaini | Editor: Rizki Caturini

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Realisasi penyerahan hak partisipasi alias participating interest (PI) 10% masih menemui banyak masalah. Dari tiga daerah baru satu hak partisipasi yang sudah terealisasi, yakni PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) kepada PT Migas Hulu Jabar ONWJ. Sementara untuk Blok Mahakam dan Blok Muriah sampai saat ini belum dilakukan.

Ketua Satuan Tugas Pengelolaan Blok Mahakam Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Ichwansyah menyatakan, sesuai Permen ESDM No 37/2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Pemprov Kaltim mendapatkan jatah 66,65% saham dan 33,35% saham untuk Kabupaten Kutai Kartanegara dari PI 10% Blok Mahakam.

Namun, Kabupaten Kutai Kartanegara masih meminta penambahan saham Blok Mahakam dari pemerintah pusat. "Mereka mau minta tambahan, saya tidak tahu apakah 5% atau lebih lagi. Intinya mereka minta kebijakan lain," ujarnya ke Kontan.co.id, Rabu (20/12).

Ichwansyah, menyatakan, dari hasil rapat Blok Mahakam dengan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar pekan lalu, keinginan Kutai Kartanegara akan dibicarakan dengan Menteri ESDM Ignatius Jonan dalam waktu dekat. "Ada keputusan 1 hari-2 hari ini soal tambahan saham itu," ungkap dia.

Yang akan mengelola porsi saham bagian Pemprov itu adalah PT Mandiri Migas Pratama , BUMD Pemprov Kaltim. Sedangkan Kutai Kartanegara belum tahu siapa yang akan mengelola. Bisa saja nanti memakai BUMD milik Pemprov dahulu.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM Tunggal mengakui, terkait PI 10% Mahakam memang belum ada kesepakatan antara Kutai Kartanegara dan Pemprov Kaltim. Sementara kasus Pemprov Jawa Tengah, Tunggal menjelaskan bola soal PI 10% Blok Muriah ada di Pemprov Jateng.

Selanjutnya SKK Migas menyurati Petronas Carigali yang merupakan operator Blok Muriah untuk menawarkan PI 10% ke BUMD Jateng. "Kami belum tahu apakah Pemprov Jateng sudah mengusulkan BUMD yang sesuai peraturan ke SKK Migas," imbuhnya.

Corporate Affairs & Administration Petronas Carigali Indonesia Andiono Setiawan belum banyak bicara. "Kami menunggu keputusan pemerintah," kata dia ke KONTAN.

Sementara 10% PI Blok ONWJ sudah mulus Vice President Relation PHE Aji Prayudi bilang, BUMD dari Jawa Barat "digendong" oleh Pertamina dalam hal biaya investasi "Pemerintah tidak mau lagi seperti dulu, jadi menurut aturan Pertamina bisa menggendong," kata dia ke KONTAN, Rabu (20/12).

Selain biaya investasi, soal lain adalah cash flow Pertamina atas proyek Blok ONWJ ini lantaran kini skema gross split. Tahun ini PHE ONWJ menargetkan produksi 30.000 barel per hari dan gas 126.8 juta standar kaki kubik per hari. Realisasinya sampai Rabu (20/12) 98% dari target.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Success in B2B Selling Omzet Meningkat dengan Digital Marketing #BisnisJangkaPanjang, #TanpaCoding, #PraktekLangsung

[X]
×