Reporter: Gentur Putro Jati | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Secara resmi, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melansir hasil penilaiannya atas kinerja PT Pertamina (Persero) dalam pelaksanaan tugas distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi 2008.
Kepala BPH Migas Tubagus Haryono menyebut setidaknya ada dua komponen penilaian yang digunakan instansinya dalam menilai kinerja BUMN yang dipimpin Ari Hernanto Soemarno itu dalam melaksanakan tugasnya.
Salah satu komponen penilaian pertama adalah penyimpanan, di mana BPH Migas menilai dari segi penyimpanan BBM bersubsidi di Depot Utama dan Terminal Transit cukup baik. "Tetapi lokasi depot penyimpanan di beberapa wilayah Indonesia terutama di luar Jawa kurang strategis dan kapasitas penyimpanan relatif masih kurang memadai," ujar Tubagus, saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR, Rabu (28/1).
Komponen penilaian kedua adalah transportasi, yang terbagi lagi menjadi tiga sub komponen yaitu transportasi darat, laut, serta layanan distribusi dan pemasaran.
Dari sisi transportasi darat, BPH Migas menilai pendistribusian BBM yang dilakukan Pertamina melalui dua anak usahanya yaitu PT Patra Niaga dan PT Elnusa Petrofin dinilai masih kurang. "Terutama dari sisi jumlah armada truk tangki sehingga mengakibatkan terjadi keterlambatan pengiriman BBM dari depot ke SPBU," tambahnya.
Sementara dari sisi transportasi laut, BPH Migas menilai transportasi BBM melalui laut untuk Indonesia bagian barat berstatus cukup baik, sementara masih kurang untuk Indonesia bagian timur. Penyebabnya karena jadwal kapal yang sangat ketat sehingga rentan terhadap adanya gangguan cuaca, alur distribusi serta teknis kapal.
"Terakhir dari sisi layanan distribusi dan pemasaran, kami menilai penggantian sistem dari SAP R/3 ke MySAP 2005 yang digunakan Pertamina belum optimal, sehingga layanan penjualan kepada lembaga penyalur terkendala," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
