Sumber: KONTAN | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Pemerintah siap menengahi kisruh antara petambak Aruna Wijaya Sakti (dulu Dipasena Citra Darmaja) dengan PT Central Proteina Prima Tbk (CP Prima) terkait revitalisasi tambak ex Dipasena yang tak kunjung beres.
Pemerintah akhirnya turun tangan setelah petambak mulai tak sabar lantaran surat yang mereka layangkan ke Presiden terkait langkah CP Prima menunda revitalisasi tambak tak ada jawaban.
Namun, pemerintah yang diwakili Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) hanya akan mencoba mendudukkan masalah soal tertundanya revitalisasi. Untuk itu DKP akan mempertemukan perwakilan petambak dan manajemen CP Prima. "Kalau terlalu banyak petambak bisa sulit," kata Direktur Jenderal Perikanan Budidaya DKP, Made L. Nurjana, Minggu (22/3).
Made bilang, revitalisasi yang terhambat sepenuhnya tanggung jawab CP Prima. Sebelumnya, CP Prima telah berkomitmen merevitalisasi tambak seluas 186.000 hektare itu setelah mengakuisisinya tahun 2007. "Itu murni urusan bisnis. Pemerintah hanya berharap supaya hal ini bisa selesai secepatnya," ujarnya.
Siap berunding
Thowilan, Ketua Perhimpunan Petambak Plasma Udang Windu (P3W) meminta pemerintah tak lepas tangan atas berlarutnya revitalisasi tambak Aruna. "Pemerintah masih punya saham disana," ujarnya. Thowilan bilang, petambak sudah gerah dengan janji-janji CP Prima. Bahkan, petambak sudah bertemu bupati setempat untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi, tetap tak beres juga. "Makanya, pekan ini, kami berencana ke kantor CP Prima untuk menyelesaikannya," katanya.
Fajar Reksoprodjo, Manajer Komunikasi PT CP Prima, bilang, pihaknya siap menyambut baik kedatangan petambak ke Jakarta asalkan dengan itikad baik dan sopan. Selama ini, perusahaan telah memberikan lahan bagi petambak untuk menanam jagung supaya pendapatan mereka bisa meningkat selama revitalisasi tertunda. "Kami tidak lepas tanggung jawab," ujarnya.
Ketua Umum Shrimp Club Indonesia Iwan Sutanto berharap, pemerintah segera mengambil alih pertambakan Aruna. Sebab, CP Prima yang tengah terbelit persoalan keuangan tidak mungkin melakukan program revitalisasi dalam waktu dekat. "Sebaiknya diambil alih supaya produksi udang kita tidak lagi turun," kata Iwan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
