kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.635.000   3.000   0,11%
  • USD/IDR 17.911   11,00   0,06%
  • IDX 6.334   -5,54   -0,09%
  • KOMPAS100 835   -3,80   -0,45%
  • LQ45 633   -4,09   -0,64%
  • ISSI 218   -0,18   -0,08%
  • IDX30 356   -2,06   -0,58%
  • IDXHIDIV20 441   -2,49   -0,56%
  • IDX80 95   -0,52   -0,54%
  • IDXV30 119   0,04   0,03%
  • IDXQ30 114   -0,74   -0,65%

KKP dorong ekspor perikanan langsung dari Indonesia timur


Senin, 19 Maret 2018 / 14:50 WIB
ILUSTRASI. Penjualan ikan tuna di Jayapura


Reporter: Abdul Basith | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya mendorong ekspor produk perikanan langsung dari Indonesia timur.

Ekspor langsung tersebut ditujukan untuk hasil tangkapan nelayan kecil. Rencananya ekspor dapat dilakukan dalam waktu satu bulan hingga dua bulan ke depan.

"Pelindo IV nanti akan membawa coldstorage terapung untuk membeli ikan dari nelayan tradisional, dan langsung ekspor dari timur Indonesia," ujar Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan dalam siaran pers, Senin (19/3).

KKP juga akan memberikan bantuan alat tangkap untuk meningkatkan hasil produksi ikan di Papua. Alat tangkap tersebut berupa jaring sebagai pengganti alat tangkap ikan yang dilarang yang masih digunakan nelayan tradisional.

Susi bilang pelarangan alat tangkap bertujuan untuk melestarikan sumber daya perikanan. Bahkan Susi mengklaim penggantian alat tangkap dapat meningkatkan hasil tangkapan nelayan.

"Alat tersebut tidak hanya akan melestarikan lingkungan dan biota laut namun bisa meningkatkan hasil tangkapan," terang Susi.

Selain itu, Susi juga mengingatkan pengawasan terhadap kapal asing. Pengawasan ini perlu melibatkan bantuan masyarakat dan kepala daerah.

Menurutnya, masyarakat dan pemerintah daerah dianggap paling tepat untuk menjaga dan bertanggungjawab. Kapal-kapal pengguna trawl juga tak boleh lagi digunakan di Papua.

"Kami di Jakarta membantu dengan kebijakan dan bantuan, tetapi tentunya yang paling bisa menjaga dan bertanggung jawab adalah masyarakat dan pemerintah daerah," jelas Susi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
KONTAN DIGITAL PREMIUM ACCESS
Kontan Academy
[Intensive Workshop] Business Dashboard, From Excel to Power BI Strategi Implementasi PP 20 tahun 2026 (PPh Final UMKM) dan Mitigasi Risiko SP2DK

[X]
×