Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaksanakan kegiatan Safari Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Gerakan Gemarikan ini dalam rangka menekan masalah stunting akibat kekurangan asupan gizi kepada anak. Ditargetkan pada 202, Lombok Barat NTB sudah bebas stunting.
Seperti diketahui, stunting itu sudah terjadi sejak janin masih dalam kandungan ibunya dan baru terlihat pada si anak saat ia telah berusia dua tahun. Kekurangan gizi pada usia dini meningkatkan angka kematian bayi dan anak, menyebabkan penderitanya mudah sakit dan memiliki postur tubuh tak maksimal saat dewasa.
Kemampuan kognitif para penderita juga berkurang, sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi jangka panjang bagi Indonesia.
Baca Juga: KKP gencar sosialisasikan gerakan makan ikan untuk cegah stunting
Direktur Pemasaran PDSPKP, Machmud mengatakan, dalam kegiatan ini, KKP memberi edukasi mengenai manfaat ikan dan kandungan gizinya khususnya kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan wanita usia produktif yang terkait langsung dengan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Menurutnya, ikan sangat menentukan perkembangan otak dan kesehatan anak. Begitu juga bagi peserta anak-anak dari SDN 01 Desa Mambalan yang pernah terkena bencana gempa bumi tahun 2018.
“Data KKP menunjukan bahwa konsumsi ikan di Lombok Barat relatif masih kecil yaitu hanya sebesar 25,49 kilogram (kg) per kapita di tahun 2018, sedangkan angka konsumsi ikan Provinsi NTB di tahun yang sama sudah mencapai 46,02 kg per kapita. Lombok Barat masih harus terus memacu peningkatan konsumsi ikannya,” tutur Machmud seperti dikutip dari siaran pers, Kamis (19/9).
Upaya pemerintah mendorong peningkatan konsumsi ikan mulai menunjukkan hasil. Wakil Bupati Lombok Barat, Sumiatun menyampaikan, kasus stunting di Lombok Barat mengalami penurunan.
Kasus stunting di Lombok Barat tahun 2017 yang mencapai 49,8%, menurun menjadi 25,2% pada tahun 2019. Untuk itu menurutnya pihaknya akan memperluas upaya penanganan stunting ini.
“Penanganan stunting tahun 2018 di 10 lokasi, kami perluas menjadi 21 lokasi pada tahun 2019. Target Lombok Barat bebas stunting tahun 2024,” cetusnya.
Baca Juga: KKP sosialisasikan gemar makan ikan ke Garut untuk tekan stunting
Upaya penanganan stunting ini menurutnya dilakukan dengan menginstruksikan Kepala Desa/Lurah dan Camat untuk menyediakan menu ikan di acara keagamaan, mengadakan lomba masak serba ikan tingkat desa dan kecamatan, serta akan mewajibkan sekolah-sekolah mengadakan kegiatan makan bersama menu ikan minimal satu kali dalam seminggu.
Sementara itu, Ketua Forikan Provinsi NTB, Niken Saptarini menyampaikan bahwa stunting di wilayah NTB masih terdapat di 10 kabupaten/kota. Lombok Barat menempati urutan ke-3 setelah Lombok Timur dan Dompu.
Berbagai upaya telah telah dilakukan untuk penanganan stunting yaitu dengan mengadakan edukasi di Posyandu (kelas ibu, kelas gizi, dan kelas balita), pemberian makan ikan kepada anak sekolah 1 kali per minggu, dan menetapkan wajib makan ikan 1 hari dalam satu minggu.
Wartini, salah satu peserta yang hadir mengaku sangat antusias terhadap kegiatan edukasi ini karena disampaikan dengan cara yang menarik dan tidak membosankan. Ibu yang tengah hamil ini juga menyebut penjelasan disampaikan petugas secara lugas, diselingi dengan games dan lagu.
Baca Juga: KKP klaim tren konsumsi ikan domestik meningkat
"Kami sangat bersyukur Lombok Barat ini menjadi salah satu daerah yang dipilih untuk kegiatan ini. Saya jauh-jauh datang ke sini naik motor sendiri karena penasaran ingin ikut kegiatan ini,” jelasnya antusias.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
