KKP Percepat Pembangunan K-SIGN Rote Ndao untuk Kejar Swasembada Garam 2027

Reporter: Chelsea Anastasia | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengakselerasi pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai bagian dari upaya mempercepat tercapainya swasembada garam nasional pada 2027.

Pemerintah berharap proyek strategis tersebut dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor garam, khususnya garam industri yang selama ini masih mendominasi pemenuhan kebutuhan nasional.

Baca Juga: Jetour Ramaikan Persaingan SUV China di Indonesia, Bidik Penjualan 1.000 Unit T1

KKP menjelaskan, pembangunan K-SIGN merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

Melalui kawasan tersebut, pemerintah berupaya memperkuat ketahanan garam nasional sekaligus meningkatkan kapasitas produksi garam berkualitas industri di dalam negeri.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, mengatakan kebutuhan garam nasional terus meningkat dari tahun ke tahun.

Pada 2024, kebutuhan garam nasional mencapai 4,8 juta ton, dengan sekitar 55% di antaranya masih dipenuhi melalui impor, terutama untuk kebutuhan industri yang mensyaratkan standar kualitas tinggi.

Dalam lima tahun terakhir, Indonesia tercatat masih mengimpor rata-rata lebih dari 2,6 juta ton garam setiap tahun.

Baca Juga: Sentra Garam di Rote Ndao Jadi Tumpuan Swasembada Garam 2027, Seberapa Realistis?

Kondisi tersebut dinilai kontras dengan potensi yang dimiliki Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dan sumber daya pesisir yang melimpah.

"Pembangunan K-SIGN di Rote Ndao bukan hanya sebagai pusat produksi garam, tetapi juga simbol kemandirian, keberlanjutan, dan keadilan sosial bagi masyarakat pesisir Indonesia," ujar Koswara dalam keterangannya, Sabtu (6/6/2026).

Selain meningkatkan kapasitas produksi, KKP menegaskan pembangunan kawasan industri garam tersebut juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan.

Seluruh tahapan pembangunan disebut telah mengikuti ketentuan yang berlaku, mulai dari kajian teknis, pemenuhan persyaratan lingkungan, hingga proses perizinan.

Menurut Koswara, wilayah pesisir tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga fungsi ekologis, sosial, dan budaya yang harus dikelola secara seimbang.

"KKP memandang wilayah pesisir sebagai ruang hidup yang memiliki fungsi ekologis, sosial, budaya, dan ekonomi yang harus dijaga keberlanjutannya," katanya.

Baca Juga: Pasar Kulkas Indonesia Makin Panas, Produsen Global Adu Kapasitas dan Teknologi

Sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan ekosistem pesisir, KKP telah melakukan penanaman mangrove seluas 24 hektare di sekitar kawasan K-SIGN sepanjang 2025.

Program tersebut akan dilanjutkan pada tahun ini dengan target tambahan penanaman mangrove seluas 100 hektare di wilayah Rote Ndao.

Menurut Koswara, keberadaan mangrove berfungsi sebagai pelindung alami pesisir yang mampu mengurangi abrasi, meredam gelombang, serta menjaga keseimbangan lingkungan di kawasan pantai.

Di sisi lain, pemerintah juga memastikan keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah dalam setiap tahapan pembangunan K-SIGN.

Partisipasi tersebut dilakukan melalui sosialisasi, konsultasi publik, koordinasi teknis, hingga berbagai forum diskusi dengan pemangku kepentingan.

Baca Juga: Rencana Kemasan Polos Vape Picu Diskusi soal Hak Informasi Konsumen

KKP berharap pembangunan kawasan industri garam nasional tersebut tidak hanya meningkatkan produksi garam domestik, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat setempat.

Kehadiran K-SIGN diproyeksikan dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal, mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta menggerakkan aktivitas ekonomi pendukung lainnya di Rote Ndao.

"KKP akan terus membuka ruang dialog dan menerima masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan K-SIGN berjalan secara inklusif, transparan, dan berkelanjutan demi terwujudnya kemandirian garam nasional," tutup Koswara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News