Reporter: Pratama Guitarra | Editor: Rizki Caturini
JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat mengharapkan pemerintah untuk menunda dulu rencana BUMN Holding energi. Hal itu seiring belum selesainya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001.
"Saya imbau pemerintah untuk tahan dulu untuk masalah holding energi. Janganlah ambil keputusan penting bagi negeri padahal kita Komisi VII itu sedang dalam tahapan merevisi UU Migas," kata Anggota Komisi VII DPR, Kurtubi di Hotel Dharmawangsa, Kamis (11/8).
Menurut Kurtubi, Menteri BUMN haruslah mengerti sistem tata negara dan pemerintahan. Sebagai wakil rakyat, DPR haruslah jadi bagian dari kebijakan penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak. "Harus ada rencana pembicaraan dengan DPR menyangkut arah dan kebijakan energi ke depan," terangnya.
Menurutnya, jangan sampai apa yang sudah diputuskan pemerintah justru ditolak mentah-mentah oleh DPR. Hal ini bisa menimbulkan konflik baru. "Bagaimana nanti bentuk barunya holding energi di mana kita bicara Pertamina dan PGN sudah diputuskan pemerintah tapi dibubarkan sama DPR? Kan repot. Jadi pemerintah tahan diri dulu lah," teganya.
Seperti diketahui, pemerintah menginginkan adanya holding BUMN sektor energi di mana menjadikan Pertamina sebagai induk dari perusahaan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
