Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Para kontraktor proyek infrastruktur moda transportasi optimistis bisa menyelesaikan proyek tersebut, meski ada kekhawatiran soal sumber pendanaan dari proyek tersebut.
Maklum, beberapa proyek yang tadinya sumber pendanaan dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) harus pemerintah kaji ulang lantaran kekurangan pendanaan. Opsi yang tengah dikaji adalah kombinasi berbentuk public service obligation (PSO), penjaminan atau investasi langsung ke proyek bersangkutan.
Muhammad Choliq, Direktur Utama PT Waskita Karya Tbk (WSKT) optimistis proyek kereta api ringan atau light rail transit (LRT) Palembang bisa kelar 2018 untuk mendukung perhelatan Asian Games. Meski pemerintah belum melakukan pembayaran, dia mengaku kondisi keuangan perusahaanya cukup kuat untuk menyelesaikan proyek tersebut. "Kalau dibayar setelah selesai proyek juga tidak masalah," klaimnya pada KONTAN, Rabu (8/2).
Sejatinya, pemerintah baru akan membayar proyek yang sudah dikeluarkan perusahaan ini mulai 2017 sampai 2021 secara bertahap.
Choliq bilang, rasio utang terhadap ekuitas Waskita per akhir tahun 2016 masih satu kali dan angka tersebut akan turun karena pekan depan perusahaan ini akan memperoleh tambahan ekuitas dari penekenan divestasi saham anak usahanya PT Waskita Toll Road. Nilainya ditaksir mencapai Rp 3,5 triliun.
Menurut Choliq, kemampuan Waskita melakukan ekspansi masih besar sehingga pengerjaan proyek LRT tidak akan mengganggu investasi mereka di proyek lain terutama jalan tol.
Gelar rights issue
Harris Gunawan, Direktur Keuangan PT Adhi Karya Tbk (ADHI) juga menekankan konstruksi LRT Jabodetabek akan terus berjalan dan akan rampung sesuai target tahun 2019 meskipun skema pendanaannya belum jelas. "Kami akan terus lanjutkan konstruksi. Keuangan kami masih kuat, debt equity ratio (DER) masih 0,9," ujarnya ke KONTAN.
Ia bilang skema pendanaan proyek LRT memang masih dikaji. Nanti bakal dibentuk perusahaan khusus atau special purpose company yang membangun dan mengelola proyek tersebut. Di perusahaan ini, Adhi Karya dan PT KAI diminta berinvestasi di sana.
Alternatif tersebut tidak menjadi kendala Adhi Karya. Namun pihaknya ingin mengajukan rights issue untuk memperkuat pendanaan dan pemerintah memberi jaminan terhadap perusahaan khusus tersebut.
Meski kebutuhan dana Adhi Karya membengkak, Harris memastikan rencana investasi perusahaan ini di sektor lain tidak terganggu. Soalnya, pihaknya bakal melakukan aksi korporasi melepas saham anak salah satu anak usaha dan pendanaan proyek pengembangan kawasan transportasi sudah tersedia dari rights issue.
Senada, Febriyanto, Komunikasi Korporasi PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), optimistis target menyelesaikan proyek kereta cepat Jakarta Bandung pada 2019 bisa tercapai. Meski China Development Bank (CBD) hingga kini belum memberikan pinjaman lantaran pembebasan lahan proyek belum 100%, perusahaan ini masih punya modal dasar untuk menggarap proyek konstruksi awal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
