GAPASDAP Sebut Tarif Penyeberangan Masih Kurang 31,81% dari Biaya Produksi

Reporter: Leni Wandira | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (GAPASDAP) menilai, kemampuan operator kapal penyeberangan dalam memenuhi standar keselamatan masih tertekan akibat tarif angkutan yang belum mampu menutup biaya operasional.

Kondisi tersebut juga memengaruhi kesiapan pelaku usaha dalam mengadopsi teknologi energi terbarukan, termasuk penggunaan baterai sebagai sumber tenaga kapal.

Pasalnya, penerapan teknologi baru membutuhkan investasi tambahan yang harus disesuaikan dengan kemampuan finansial operator.

Baca Juga: Jasa Marga Tingkatkan Fasilitas Rest Area Tol Jakarta-Cikampek, Ini Lokasinya

Ketua Bidang Usaha dan Pentarifan DPP GAPASDAP Rakhmatika Ardianto mengatakan, penerapan teknologi baru di industri angkutan penyeberangan perlu mempertimbangkan kemampuan finansial operator, karakteristik lintasan, serta kesiapan aspek keselamatan.

"Saat ini, pembiayaan untuk memenuhi standar keselamatan saja masih menghadapi tekanan akibat tarif yang belum menutup biaya acuan. Konversi ke tenaga baterai tentu memerlukan investasi tambahan yang harus dihitung dengan cermat," kata Rakhmatika dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026).

Menurut Rakhmatika, berdasarkan perhitungan yang mengacu pada formulasi tarif dalam Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 66 Tahun 2019, tarif angkutan penyeberangan saat ini masih kurang sekitar 31,81% dari harga pokok produksi (HPP).

Padahal, operator kapal wajib memenuhi ketentuan keselamatan, baik standar nasional National Code for the Safety of Ships Carrying Industrial Personnel (NCVS) maupun ketentuan internasional Safety of Life at Sea (SOLAS).

Pemenuhan standar tersebut membutuhkan pembiayaan yang semestinya diperhitungkan dalam struktur tarif angkutan penyeberangan.

Baca Juga: HPE dan Harga Referensi Emas Turun 2,02% pada Periode II November 2026

Atas kondisi tersebut, GAPASDAP meminta pemerintah segera mengevaluasi dan menyesuaikan tarif angkutan penyeberangan berdasarkan kebutuhan masing-masing lintasan.

Kecukupan tarif dinilai penting untuk menjaga kemampuan operator memenuhi kewajiban keselamatan sekaligus mempertahankan keberlanjutan layanan.

Sebagai perbandingan, GAPASDAP menyebut tarif angkutan penyeberangan di Indonesia berada di kisaran Rp 1.033 per mil. Angka ini lebih rendah dibandingkan Thailand yang mencapai Rp 2.984 per mil dan Filipina sekitar Rp 1.995 per mil.

"Keselamatan tetap menjadi kewajiban operator. Karena itu, biaya untuk memenuhinya harus mendapat perhatian dalam perhitungan tarif. Pemerintah perlu segera menyesuaikan tarif berdasarkan kebutuhan masing-masing lintas," ujar Rakhmatika.

Persoalan tarif dan kesiapan investasi tersebut turut menjadi perhatian GAPASDAP dalam Konferensi Internasional Interferry ke-50 di Bangkok, Thailand, pada 31 Oktober hingga 4 November 2026.

Konferensi yang diselenggarakan Asosiasi Kapal Feri Internasional itu dihadiri perwakilan dari 40 negara dan membahas perkembangan energi terbarukan di industri feri dunia.

Baca Juga: Ekspansi Minyak Kedelai AS-Brasil Ancam Daya Saing Sawit Indonesia

Dalam forum tersebut, GAPASDAP menilai adopsi teknologi energi baru di sektor penyeberangan Indonesia perlu dilakukan secara bertahap.

Penggunaan baterai sebagai sumber tenaga kapal, misalnya, belum menjadi prioritas industri saat ini karena membutuhkan investasi tambahan serta kesiapan keselamatan yang lebih kompleks.

Selain elektrifikasi armada kapal, peningkatan jumlah kendaraan listrik di Indonesia juga menjadi tantangan bagi operator penyeberangan.

Pengangkutan kendaraan listrik menggunakan kapal feri membutuhkan kesiapan dalam mengantisipasi risiko yang berkaitan dengan baterai.

GAPASDAP menilai ketentuan pengangkutan kendaraan listrik perlu diperjelas dan diseragamkan. Sejumlah aspek yang perlu diperhatikan meliputi pemeriksaan kendaraan, penempatan muatan, deteksi dini, ketersediaan peralatan penanggulangan kebakaran, serta kemampuan awak kapal dalam menjalankan prosedur darurat.

Menurut GAPASDAP, operator kapal masih belum berani mengangkut kendaraan listrik. Risiko keselamatan juga perlu dikaji lebih lanjut apabila kapal yang digunakan untuk mengangkut kendaraan tersebut turut mengandalkan tenaga listrik dengan kapasitas baterai lebih besar.

Baca Juga: Produksi Sawit Tertekan El Nino, Ekspor CPO Tahun 2027 Diprediksi Turun 12%

Di tengah tantangan tersebut, GAPASDAP melihat pemanfaatan biodiesel sebagai alternatif transisi energi yang lebih sesuai dengan kondisi armada penyeberangan saat ini.

Indonesia dinilai memiliki potensi bahan baku biodiesel berbasis minyak sawit yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor solar.

GAPASDAP juga mendukung upaya pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kemandirian energi melalui program biodiesel B50, yang menggunakan campuran 50% biodiesel dan 50% solar.

Rakhmatika mengatakan, pemanfaatan biodiesel pada armada kapal bermesin diesel dapat menjadi pilihan untuk mengembangkan penggunaan energi terbarukan tanpa harus langsung mengonversi teknologi kapal secara menyeluruh.

"Indonesia mempunyai bahan baku biodiesel yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kemandirian energi. Pilihan ini perlu kita optimalkan secara bertahap dengan pengujian yang memadai. Karena itu, penggunaan energi terbarukan pada kapal dapat terus dikembangkan melalui biodiesel," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News