kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.530.000   -30.000   -1,17%
  • USD/IDR 18.166   67,00   0,37%
  • IDX 5.115   -10,69   -0,21%
  • KOMPAS100 659   -1,78   -0,27%
  • LQ45 527   -0,43   -0,08%
  • ISSI 165   -0,34   -0,21%
  • IDX30 297   0,29   0,10%
  • IDXHIDIV20 402   0,22   0,05%
  • IDX80 76   -0,12   -0,16%
  • IDXV30 110   -0,69   -0,62%
  • IDXQ30 100   0,33   0,33%

KPPU: Monopoli di sektor energi sah selama efisien


Senin, 18 November 2013 / 10:27 WIB
ILUSTRASI. Petugas menghitung uang dollar AS di Cash Center Bank Mandiri, Jakarta, Jumat (10/2). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/aww/17.


Reporter: Hendra Gunawan | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan sedang memprioritaskan pengawasan pada lima sektor usaha. Hal ini untuk mendorong efisiensi usaha dan mengurangi inflasi.

Komisioner KPPU Kamser Lumbanradja mengatakan salah satu prioritas adalah sektor energi, termasuk masalah open access pipa gas. "Kami sedang mengkaji open access ini, apakah menguntungkan masyarakat, transporter atau ada kepentingan broker. Ini harus jelas,” ujar Kamser, Senin (18/11).

Menilik seluruh dunia, kata Kamser, untuk infrastruktur khususnya energi dibangun dan dikuasai oleh negara. Walaupun dalam pengembangan bisnisnya, Kamser menilai perusahaan BUMN bisa menggandeng swasta memajukan sektor energi.

“Seharusnya semua infrastruktur dikuasai negara, meski bisa saja nantinya diliberalisasi,” papar Kamser.

Kamser menambahkan, liberalisasi infrastruktur bisa berjalan ketika sudah adanya infrastruktur yang terintegrasi. Untuk itu Kamser mengimbau pemerintah harus melakukan regulasi yang tidak menimbulkan kontroversi.

"Jika pemerintah ingin melakukan open access dengan kondisi infrastruktur yang belum terintegrasi, cenderung terjadi pro-kontra," ungkap Kamser. (Tribunnews.com)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
11.11
Kontan Academy
[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×