Reporter: Amailia Putri Hasniawati |
JAKARTA. Kriteria-kriteria dalam sertifikasi kakao sesuai dengan standar internasional. Sehingga, produsen yang sudah mengantongi sertifikat berhak mendapatkan harga yang wajar.
Cuma, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Achmad Manggabarani mengingatkan agar lembaga sertifikasi memberikan pembelaan jika ada pihak yang melakukan kampanye hitam atas kakao Indonesia. Sebab, petani dan produsen kakao Indonesia tentunya mengeluarkan biaya untuk menggaet sertifikat ramah lingkungan itu.
Ia berharap sertifikasi kakao tidak seperti sertifikasi CPO. Produsen CPO Indonesia belum menerima manfaat sebagai anggota Rountable for Sustainability Palm Oil (RSPO). Sebab, pemberi sertifikasi hanya diam menyaksikan serangan sejumlah LSM terhadap produsen CPO Indonesia.
Asal tahu saja, perusahaan sertifikasi internasional, UTZ Certified dan Rainforest Alliance, bersama dengan Kementerian Pertanian tengah menyusun barbagai kriteria sertifikasi kakao. Kriteria tersebut tidak hanya untuk biji kako, tetapi mencakup penyiapan lahan hingga pengolahan biji kakao.
Saat ini sertifikasi tersebut memang belum berlaku wajib. Namun tidak mustahil, suatu saat para importir menuntut sertifikasi tersebut atas kakao dari Indonesia.
Karena itu, sertifikasi tersebut menjadi sangat penting bagi Indonesia sebagai produsen kakao terbesar kedua dunia setelah Ghana.Saban tahun, Indonesia menghasilkan sekitar 580.000 ton kakao dan mengekspor 380.000 ton.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
