Pembatasan Pertalite untuk Orang Kaya, Segini Anggaran yang Berpotensi Dihemat

Reporter: Arif Ferdianto, Nurtiandriyani Simamora, Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mulai menyiapkan pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat mampu, khususnya kelompok desil 9 dan 10.

Kebijakan ini ditujukan untuk memangkas konsumsi BBM bersubsidi sekaligus mengurangi beban anggaran negara yang nilainya berpotensi mencapai belasan triliun rupiah per tahun.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025, kelompok desil 9 mengonsumsi sekitar 176,8 juta liter Pertalite per bulan.

Sementara konsumsi desil 10 mencapai 97,1 juta liter per bulan. Jika digabungkan, kedua kelompok tersebut menyerap sekitar 23% dari total konsumsi Pertalite.

Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) Hadi Ismoyo mengatakan, desil 9 dan 10 mencakup sekitar 58 juta orang dengan asumsi jumlah penduduk Indonesia sekitar 290 juta jiwa.

Jumlah tersebut bahkan lebih besar dibandingkan kelompok masyarakat kelas menengah atas berdasarkan pengelompokan kekayaan absolut yang mencapai sekitar 48 juta orang.

Artinya, pembatasan Pertalite berpotensi memperluas cakupan masyarakat yang tidak lagi menerima subsidi BBM. "Potensinya setara 20% dari penerima subsidi yang ada saat ini," ujar Hadi.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti memperkirakan pembatasan Pertalite dapat menghemat anggaran hingga Rp 17 triliun per tahun jika kebijakan berjalan sempurna.

Namun, angka tersebut sangat bergantung pada tingkat kepatuhan masyarakat.

Pada tahun pertama, tingkat kepatuhan diperkirakan belum maksimal. Dengan asumsi hanya 50% masyarakat sasaran yang benar-benar beralih dari Pertalite, penghematan anggaran diperkirakan sekitar Rp 8 triliun.

Karena itu, pemerintah belum akan langsung menerapkan pembatasan secara penuh. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah masih menghitung potensi penghematan sekaligus dampaknya terhadap perekonomian.

"Pemerintah bersama Pertamina sedang menyiapkan sistem dan teknologi untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut," kata Purbaya, Rabu (12/8).

Persoalan teknologi menjadi salah satu tantangan utama. Sistem pembatasan BBM bersubsidi melalui MyPertamina masih menghadapi sejumlah celah, mulai dari ketidaktepatan sasaran hingga potensi kecurangan berupa pemalsuan kode QR dan penggunaan pelat nomor ganda.

Purbaya mengatakan pemerintah akan menjalankan kebijakan tersebut secara bertahap. Pemerintah ingin melihat dampak pembatasan terhadap daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi sebelum menerapkannya secara lebih luas.

Sebelumnya, Purbaya telah berkoordinasi dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Selasa (11/8). Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menyepakati rencana pembatasan subsidi Pertalite bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10.

Di sisi lain, PT Pertamina Patra Niaga mulai memperkuat akurasi data penerima subsidi. Pertamina Patra Niaga menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri untuk memanfaatkan data kependudukan dalam layanan Pertamina.

Kerja sama ini diharapkan dapat memperbaiki ketepatan sasaran subsidi sekaligus mempersempit celah penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Dengan konsumsi kelompok desil 9 dan 10 yang mencapai hampir seperempat volume Pertalite, keberhasilan pembatasan menjadi salah satu kunci pemerintah menekan kebocoran subsidi. Namun, efektivitas kebijakan akan sangat ditentukan oleh kesiapan sistem dan kemampuan pemerintah memastikan subsidi benar-benar diterima kelompok yang berhak.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News