Reporter: Leni Wandira | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Jepang dinilai menjadi langkah strategis dalam mengoreksi arah diplomasi ekonomi Indonesia. Langkah ini sekaligus memperkuat kembali kemitraan dengan Jepang di tengah meningkatnya hubungan Indonesia dengan China dalam beberapa tahun terakhir.
Pengamat hubungan internasional Zenzia Sianica Ihza menilai, hubungan Indonesia–Jepang memiliki karakter yang saling melengkapi, berbeda dengan relasi Indonesia–China yang cenderung bersifat substitusi dalam sejumlah sektor industri.
“Selama ini Jepang seolah ditinggalkan. Padahal, karakter hubungan Indonesia–Jepang itu bersifat komplementer, bukan substitusi. Ini berbeda dengan China yang cenderung menjadi substitusi dalam banyak sektor industri,” ujar pengamat hubungan internasional, Zenzia Sianica Ihza dalam analisisnya, di Jakarta, Selasa (31/3/2026).
Baca Juga: Stok Dirasa Cukup, Wakil Ketua DPR Ungkap Tidak Ada Pembatasan Pembelian BBM
Ia menjelaskan, kerja sama dengan Jepang selama ini berfokus pada transfer teknologi, peningkatan kualitas industri, serta pengembangan sumber daya manusia (SDM). Sementara itu, kerja sama dengan China lebih banyak menempatkan Indonesia sebagai pasar dan lokasi produksi.
“Jepang membawa teknologi, governance, dan standar tinggi. Indonesia menyediakan pasar, sumber daya, dan SDM. Ini hubungan yang sehat dan jangka panjang,” kata Zen.
Kunjungan ini juga bertepatan dengan perubahan arah kebijakan Official Development Assistance (ODA) Jepang. Jika sebelumnya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, kini Jepang mulai mengalihkan dukungan ke pengembangan SDM dan teknologi, khususnya kecerdasan buatan (AI).
Dalam pertemuan tingkat tinggi di Tokyo, Jepang menyatakan komitmennya untuk mendukung pengembangan SDM AI di Indonesia sebagai bagian dari strategi jangka panjang kedua negara.
“Ini bukan bantuan biasa. Ini investasi masa depan. Jepang ingin membangun ekosistem ekonomi bersama Indonesia,” kata Zenzia.
Pendekatan baru ini dikenal sebagai konsep co-creation, yakni kemitraan setara antara Indonesia dan Jepang. Dalam skema ini, Jepang menyediakan teknologi dan pembiayaan, sementara Indonesia menawarkan pasar, talenta, serta data.
Zenzia menilai, pergeseran fokus dari infrastruktur fisik ke pengembangan SDM dan digital menjadi kunci dalam transformasi ekonomi ke depan.
Baca Juga: Pembatasan BBM Subsidi Berpotensi Tekan Bisnis Transportasi dan Gerus Daya Beli
“Kalau dulu infrastruktur fisik jadi prioritas, sekarang infrastruktur digital dan SDM yang menjadi kunci,” kata Zenzia.
Kunjungan Prabowo juga menghasilkan 11 nota kesepahaman (MoU) dengan total nilai mencapai US$23,63 miliar atau sekitar Rp 401,71 triliun. Kesepakatan tersebut mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari energi bersih, panas bumi, hingga pengembangan ekosistem semikonduktor dan AI.
Bagi Zenzia, nilai kerja sama tersebut mencerminkan tingginya kepercayaan Jepang terhadap prospek ekonomi Indonesia.
“Ini menunjukkan Jepang tidak keluar dari Indonesia, justru memperdalam keterlibatan dengan pendekatan baru yang lebih strategis,” ujarnya.
Momentum ini juga dinilai sejalan dengan strategi diversifikasi investasi perusahaan Jepang melalui kebijakan China Plus One, di mana Indonesia menjadi salah satu tujuan utama karena stabilitas ekonomi dan potensi sumber daya alam. “Ini peluang besar bagi Indonesia untuk naik kelas dalam rantai pasok global,” kata Zenzia.
Selain aspek ekonomi, kerja sama Indonesia–Jepang juga mencakup dimensi strategis kawasan, termasuk keamanan maritim dan stabilitas jalur pelayaran di tengah dinamika geopolitik regional.
“Ekonomi dan keamanan sekarang tidak bisa dipisahkan. Jepang adalah mitra yang relatif netral dan terpercaya dalam konteks itu,” ujarnya.
Baca Juga: Kesenjangan Layanan Kanker di Indonesia, MRCCC Siloam Menggandeng MD Anderson
Zenzia menegaskan, kunjungan ini mencerminkan upaya penyeimbangan kembali arah diplomasi Indonesia dengan tetap menjaga hubungan dengan China sekaligus memperkuat Jepang sebagai mitra strategis.
“Ini bukan soal memilih satu dan meninggalkan yang lain. Ini soal menempatkan mitra sesuai karakter dan kepentingan nasional,” kata dia.
Menurutnya, langkah ini berpotensi mendorong Indonesia menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Asia. “Ini langkah yang tepat, dan memang sudah seharusnya dilakukan sejak awal,” tutup Zenzia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













