kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45923,49   -7,86   -0.84%
  • EMAS1.319.000 -0,08%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Kuota sudah habis di Agustus, pengusaha minta tambahan jatah FLPP


Senin, 16 September 2019 / 17:53 WIB
Kuota sudah habis di Agustus, pengusaha minta tambahan jatah FLPP
ILUSTRASI. Pembangunan rumah bersubsidi


Reporter: Abdul Basith | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengusaha properti meminta tambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Saat ini dana FLPP yang ada telah habis per Agustus lalu. 

Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata saat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. "Saat ini terjadi kehabisan kuota FLPP yang hanya bisa sampai bulan Agustus," ujar Soelaeman usai bertemu Jokowi, Senin (16/9).

Baca Juga: Atasi backlog perumahan, Jokowi minta masukan pengusaha

Berdasarkan hitungan asosiasi, diperlukan penambahan kuota FLPP untuk 130.000 rumah. Pemerintah pun dinilai menyambut baik permintaan pengembang.

Soelaeman bilang pemerintah akan menambah kuota FLPP untuk 80.000 rumah. Total dana yang akan ditambahkan mencapai angka Rp 8,6 triliun. "Ini cukup untuk bisa mengambil nafas hingga bulan November," terang Soelaeman.

Namun, kuota tambahan FLPP tersebut harus segera dicairkan. Hal itu agar dapat segera digunakan oleh pengembang pada bulan September ini.

Asal tahu saja, pengembang swasta yang tergabung dalam REI, Asosiasi Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi), serta Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) menyumbang 65% pembangunan rumah dalam program 1 juta rumah.

Baca Juga: Tower 1 tutup atap, Ciputra Group pasarkan The Newton 2

REI menargetkan membangun 400.000 rumah per tahun. Sementara Himperra sebanyak 60.000 rumah dan Apersi sebanyak 150.000 rumah.

Tahun 2020 mendatang, akan terdapat tambahan pembangunan rumah. Soelaeman bilang pada tahun 2020 selain rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pemerintah juga akan menyiapkan rumah untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, serta Polri.

Menanggapi permintaan asosiasi pengembang, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bilang sudah menyampaikan permintaan ke Menteri Keuangan (Menkeu).

"Sudah kirim surat ke Bu Menteri (Menkeu), saya meminta FLPP, cuma kalau mau tambahan harus ada landasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) itu nanti," jelas Basuki di Hotel Sultan sebelumnya.

Baca Juga: Ini strategi Ratu Prabu Energi (ARTI) menggenjot kinerja tahun ini

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
EVolution Seminar Supply Chain Management on Sales and Operations Planning (S&OP)

[X]
×