Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat mendukung program bersih-bersih Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang digalakkan oleh Erick Thohir.
Ia juga mengimbau agar Erick tidak pilih-pilih dalam membersihkan perusahaan pelat merah ini, baik itu dari anak hingga cucu perusahaan BUMN sendiri.
Dukungan ini didasarkan oleh maraknya kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh direksi BUMN.
"Semua pimpinan BUMN selalu mengklaim sudah melakukan Good Corporate Governance (GCG) dalam menjalankan operasional perusahaan. Namun faktanya, berbagai kasus korupsi besar masih marak terjadi di BUMN. Menteri BUMN sebaiknya segera mengganti direksi dan komisaris BUMN yang buruk," ujar Mirah Sumirat di dalam keterangan tertulis, Kamis (27/2).
Baca Juga: Erick Thohir meminta agar kasus gagal bayar asuransi Jiwasraya tak dipolitisasi
Mirah juga menyoroti soal Direksi BUMN yang terkadang tidak ramah pada serikat pekerja di perusahaannya.
Padahal kehadiran serikat pekerja di BUMN, selain karena dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, perannya juga sangat diperlukan sebagai alat untuk melakukan kontrol kepada manajemen BUMN agar tidak bertindak sembarangan.
"Adanya beberapa kasus yang terjadi di BUMN saat ini, juga patut mendapat perhatian lebih dari Erick, selaku menteri BUMN. Contohnya seperti kasus Jiwasraya yang menyita banyak perhatian publik," kata Mirah.
Lebih lanjut, ia juga mendukung aksi unjuk rasa bertajuk "Aliansi Pekerja BUMN Bergerak" yang akan dilakukan oleh para pekerja di perusahaan serta anak perusahaan BUMN di kantor menteri BUMN, pada Kamis (27/2) ini.
Aksi ini sendiri, digelar untuk mendesak Erick Thohir agar segera melakukan bersih-bersih di semua BUMN.
Baca Juga: Di depan bos BUMN, Erick Thohir: BUMN bukan Badan Usaha Milik Nenek lu!
Di dalam aksinya, Aliansi Pekerja BUMN Bergerak akan membawa tuntutan kepada menteri BUMN untuk membersihkan dan membenahi BUMN semua anak, cucu, dan cicit perusahaan BUMN dengan mengganti jajaran direksi serta komisaris yang melakukan tindakan yang merugikan.
Di antaranya seperti penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara, melakukan kriminalisasi, melakukan mutasi dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pengurus serikat pekerja, melakukan PHK Massal, serta melakukan praktik outsourcing dan perekrutan pekerja kontrak yang melanggar UU.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
