Reporter: Herlina KD |
JAKARTA. Masalah pangan merupakan salah satu permasalahan penting di Indonesia. Dengan tingkat pertambahan penduduk yang cukup besar, tentu menuntut pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup besar. Nah, untuk memenuhi ini, beberapa waktu lalu pemerintah meluncurkan program food estate sebagai salah satu upaya untuk menopang kebutuhan pangan Indonesia di masa depan.
Ketua Dewan Penasehat Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Siswono Yudohusodo mengungkapkan, pertambahan penduduk Indonesia setiap tahunnya mencapai 1,3 juta penduduk. Padahal, areal pertanian di Pulau Jawa semakin menyusut karena alih fungsi lahan menjadi lahan realestat. "Jadi mau tidak mau pemerintah harus membuka lahan baru," ujar Siswono.
Tapi, tentu saja pemerintah tidak mampu menanggung semuanya sendirian. Karena itu, pemerintah membangun konsep food estate dengan menggandeng pihak swasta. Pasalnya, dari total anggaran pemerinta, hanya sekitar 30% yang bisa digunakan untuk membiayai pembangunan. Selebihnya, merupakan biaya rutin dan biaya untuk membayar bunga utang. "Kalau menggandeng swasta, pemerintah bisa membantu bidang infrastrukturnya," jelas Siswono.
Karena itu, pemerintah perlu menggandeng swasta untuk mengembangkan proyek food estate ini. Siswono mengatakan, konsep estate ini memang konsep lazim yang juga diterapkan di negara-negara maju lain seperti Amerika Serikat, Australia dan "Tujuan dibuat food estate adalah agar lebih efisien," jelasnya.
Baru swasembada beras
Dari lima komoditas pangan strategis seperti jagung, gula, kedelai, beras dan daging sapi, saat ini Indonesia baru mampu melakukan swasembada beras. Siswono bilang, untuk bisa mencapai swasembada komoditas penting ini harus disertai dengan usaha pengembangan areal lahan pertanian.
Sayangnya, saat ini perluasan areal hanya memungkinkan di luar Jawa, termasuk di Indonesia kawasan timur. Siswono bilang, sebenarnya konsep food estate sudah cukup efisien untuk mendorong pengembangan swasembada komoditas pangan. Hanya, dalam pelaksanaannya perlu mengikutsertakan petani. "Perluasan areal lahan tidak boleh hanya melalui pihak swasta, tapi juga petani," ungkap Siswono. Artinya, perlu ada kolaborasi antara pihak swasta dan petani dengan mekanisme pertanian inti plasma.
Selama ini, lahan pertanian petani masih sangat kecil. Rata-rata lahan milik petani hanya seluas 0,3 hektar, sedangkan di negara lain rata-rata luas lahan petani bisa mencapai 100 hektar per petani. Sehingga, "Swasta harus menggandeng petani untuk mendorong pengembangan lahan tanaman pangan," kata Siswono.
Bertali-temali dengan impor komoditas pangan, Siswono tidak mempermasalahkannya bila produksi dalam negeri belum mencukupi kebutuhan di pasar domestik. "Impor diperlukan selama kita belum bisa mencukupi kebutuhan pangan," ujar Siswono. Karena itu, program food estate ini perlu dilakukan sebagai salah satu cara Indonesia untuk bisa mewujudkan produksi pangan naisonal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
